Berdasarkan UU DKJ, Simak 15 Daftar Kewenangan Pemprov Daerah Khusus Jakarta

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mendapatkan 15 kewenangan terkait pemerintahan.

Adapun 15 kewenangan Pemprov Jakarta ini berdasarkan Undang-Undang (UU) DKJ yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 April 2024.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 2/2024, Pemerintah Provinsi DKJ memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan UU mengenai pemerintahan daerah.

Berikut 15 daftar kewenangan khusus Pemprov Daerah Khusus Jakarta:

Baca Juga: Meski Berubah Menjadi DKJ, Jakarta Diprediksi Masih Tetap Macet

• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan dan kawasan permukiman
• penanaman modal
• perhubungan
• lingkungan hidup
• perindustrian
• pariwisata dan ekonomi kreatif
• perdagangan
• pendidikan
• kesehatan
• kebudayaan
• pengendalian penduduk dan keluarga berencana
• administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
• kelautan dan perikanan
• ketenagakerjaan.

Kewenangan tersebut bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Provinsi DKJ.