Pemprov DKI Pastikan Rencana Sekolah Swasta Gratis akan Berjalan Pakai Dana APBD, Yakin Tak Melanggar Undang-Undang

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provisi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan rencana sekolah swasta gratis dapat berjalan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Heru mengatakan, rencana tersebut dapat berjalan dengan alokasi APBD DKI untuk pendidikan saat ini, yang jumlahnya telah melebihi yang ditetapkan undang-undang sebesar 20 persen.

"Ya sekarang 23 (persen). Artinya (anggaran pendidikan) DKI melebihi apa yang ditetapkan di dalam undang-undang," kata Heru.

Baca Juga: Heru Budi Setuju Saran DPRD DKI Jakarta Soal 4.000 Guru Honorer Diangkat Jadi Pegawai KKI Tahun Ini, Begini Katanya!

Heru menjelaskan, anggaran pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah sesuai aturan, bahkan melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah.

"DKI anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI sudah sesuai dengan aturan, bahkan melebihi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diberikan, itu melebihi," katanya.

Diketahui, Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Heru berharap, semua anak-anak di Jakarta bisa bersekolah gratis, termasuk yang di sekolah swasta. Karena itu, pihak sekolah diminta koordinasi dengan Pemprov DKI bersama DPRD dan pihak lain.

"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kita lihat yang mana yang harus kita kerjasamakan dengan DKI," katanya.

"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD, bersama-sama anak-anak didik kita sekolah gratis," imbuhnya.

Baca Juga: BPK RI Temukan Penerima Bansos DKI Tidak Memenuhi Syarat, Heru Budi Dorong Penyingkronan DTKS dan PPPKE

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan alasan pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta.

Ia mengatakan, kebijakan yang masih dalam tahap diskusi tersebut dapat menjamin pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Jakarta.

"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024) kemarin lusa. (*)