Fraksi Golkar Minta Fitur JAKI Ditambah: Mulai untuk Difabel, Hotline Konseling hingga Bansos

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengembangkan Superapp JAKI.

Menurut dia, pengembangan aplikasi tersebut harus mencakup aspek keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua kelompok masyarakat.

Termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Baca Juga: Reses di Dapil 5 Jakarta Timur, Anggota Fraksi Golkar Alia Noorayu Terima Aspirasi Masyarakat soal 4 Isu Ini

“Komisi A mendorong agar pengembangan JAKI tidak hanya mencakup fitur-fitur yang sudah ada, tetapi juga memperhatikan aspek keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua kelompok masyarakat,” kata Alia, beberapa waktu lalu.

Sebagai langkah konkret, legislator asal Dapil 5 itu mengusulkan beberapa fitur tambahan yang dapat diintegrasikan ke dalam JAKI.

Satu di antaranya, layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Rute Transjakarta sampai Cianjur, Fraksi Golkar DKI Ingatkan 2 Masalah Penting Ini

“Di dalamnya bisa ada fitur untuk hotline konseling kesehatan jiwa 24 jam. Sesuai janji kampanye gubernur. Termasuk konsultasi psikologis yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja,” jelas dia.

Selain itu, Komisi A juga mendorong integrasi JAKI dengan layanan telemedicine serta antrean online di Puskesmas dan RSUD. Bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

Di sektor kesejahteraan sosial, kata Alia, fitur bantuan sosial harus memuat informasi mengenai Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPJS, dan subsidi lainnya.

Baca Juga: Pengelolaan Sampah di Jakarta Capai 8.000 Ton per Hari, Fraksi Golkar Judistira Hermawan Setuju Penambahan RDF Plant di Jakarta

Sehingga warga Jakarta mudah mengakses informasi dan memanfaatkan program-program yang disediakan oleh Pemprov DKI.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengusulkan penambahan fitur yang memungkinkan pengajuan dokumen kependudukan secara digital.

Antara lain, e-KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, serta berbagai surat perizinan. Termasuk digitalisasi perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

“Dengan fitur-fitur ini, JAKI dapat menjadi aplikasi yang benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta,” tandas dia.

Komisi A DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan JAKI agar berjalan sesuai dengan kebutuhan warga dan mampu menjadi solusi digital yang mempermudah akses layanan publik di Jakarta. (*)