Bahas RKPD 2026 dan RKPD Perubahan 2025, Wakil Ketua Komisi A dari Golkar Alia Laksono Minta Prioritaskan Efesien Anggaran

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono menegaskan, efisiensi anggaran menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.

Hal ini disampaikannya usai Rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025 bersama sejumlah perangkat daerah mitra kerja pada Jumat (16/5) di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Alia menyampaikan, efesien anggaran harus dilakukan pada RKPD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2025, khususnya terkait belanja pegawai dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi A dari Golkar Alia Noorayu Usul Pemprov DKI Optimalisasi Program Job Fair, Minta Prioritaskan Warga Jakarta

"Salah satu hal yang kami tekankan adalah pentingnya efisiensi dalam belanja pegawai dan penggunaan APBD DKI agar tetap digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas," ujar Alia.

Politikus Golkar itu menjelaskan, arahan efisiensi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Memang ada arahan dari pusat untuk melakukan efisiensi. Tapi selain itu, kita juga punya tanggung jawab sendiri yang harus tetap dijalankan," katanya.

Baca Juga: Maju Kembali di Musda Golkar DKI Jakarta, Ketua Zaki Iskandar Siapkan Strategi Tambah Kursi Parlemen 50 Persen

Alia mengatakan, penekanan terhadap efisiensi tidak terlepas dari tujuan utama RKPD, yaitu menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi yang kami bahas bukan hanya soal memangkas, tetapi soal menyelaraskan program agar benar-benar berdampak," tutur Alia.

Terkait kekhawatiran akan potensi penurunan layanan publik, Alia menegaskan Komisi A akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

"Itu menjadi tugas kami di Komisi A, memastikan seluruh pelayanan tetap diutamakan meskipun mungkin terjadi perubahan dalam struktur anggaran," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A Inggard Joshua mengingatkan pentingnya perencanaan yang realistis dalam menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

Ia menyoroti berkurangnya potensi pendapatan daerah, terutama dari pos dana bagi hasil pemerintah pusat.

"Tapi saya berharap ke depan juga tidak bisa terus seperti ini, karena kita melihat anggaran kita ke depan penuh dengan kekurangan," ujar Inggard. (*)