7 Kendaraan Berat Terjaring dalam Operasi Gabungan di Daan Mogot, Diancam Pidana 6 Bulan Penjara atau Denda Rp50 Juta

AKURAT JAKARTA - Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjaring sebanyak tujuh kendaraan berat kategori N dan O.

Operasi Gabungan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Subdit Gakkum Polda Metro Jaya di Jl. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat, pada Senin (21/7/2025).

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melebihi ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan, atau denda maksimal Rp 50 juta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Perda 2/2005.

Baca Juga: Tak Hanya RT-RW dan Dasawisma, Fraksi Golkar Minta Pemprov Tingkatkan Dana Operasional untuk Seluruh Lembaga Kemasyarakatan

"Operasi Gabungan penegakan hukum ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara dan mengimplementasikan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU)," ujar Asep dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).

Asep menuturkan, berdasarkan kajian dari Vital Strategies dengan baseline data 2019 dan World Resources Institute (WRI) dengan baseline data 2023, Heavy Duty Vehicles atau kendaraan berat seperti truk dan kendaraan besar berbahan bakar diesel.

Ia juga mengatakan, kendaraan berat penyumbang polusi udara terbesar di Jabodetabek dari sektor transportasi, yakni lebih dari 50% parameter PM2.5.

Baca Juga: Sejahterakan Janda di Jakarta, Fraksi Gerindra DPRD DKI Usulkan Program Kartu Janda Jakarta, Ini Syaratnya

"Oleh sebab itu, operasi gabungan penegakan hukum ini menyasar kendaraan berat untuk dilakukan penegakan hukum uji emisi," lanjut Asep.

Ia menjelaskan, jika semua kendaraan berat sudah memenuhi ambang batas emisi, maka kontribusi sektor transportasi yang menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang signifikan.

"Maka penting bagi setiap pemilik kendaraan untuk selalu merawat kendaraannya secara rutin. Serta menggunakan bahan bakar berkualitas," tutur Asep.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta, R.M. Tamo Sijabat, menuturkan, sebanyak 24 kendaraan Heavy Duty Vehicles didominasi oleh kendaraan truk, bus dan mobil kontainer telah dilakukan uji emisi. Hasilnya, sebanyak tujuh kendaraan tidak lolos uji emisi.

"Tujuh kendaraan yang tidak lolos uji emisi ini terdiri dari enam truk angkutan barang dan satu bus AKAP. Proses selanjutnya para pelanggar akan menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (29/7)," pungkasnya. (*)