Golkar Soroti Krisis Hunian di Jakarta, Usul 3 Program Ini

AKURAT JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyorot isu krisis hunian di Ibu Kota, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab Sadri, menyatakan bahwa kesenjangan perumahan atau backlog di Jakarta masih tinggi.

“Jakarta masih menghadapi krisis hunian. Data menunjukkan, backlog perumahan masih tinggi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sardy dalam sebuah kesempatan. 

Baca Juga: 60 Siswa Keracunan MBG, Legislator Golkar Dorong Tingkatkan Pengawasan SPPG di Jakarta yang Masih Sedikit

Sardy menilai, melonjaknya harga tanah dan rumah menjadi penghalang utama bagi MBR untuk memiliki tempat tinggal. 

Dia juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Menurutnya, meskipun program DP 0 Rupiah merupakan terobosan yang baik, namun realisasinya dinilai kurang maksimal.

Baca Juga: Legislator Golkar Dukung Pramono Lakukan Creative Financing Imbas Pemangkasan DBH Sebesar Rp15 Triliun

“Kendala utama ada pada keterjangkauan cicilan dan ketersediaan lahan,” ujarnya.

Golkar juga menyoroti alokasi anggaran belanja modal tanah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 sebesar Rp1,64 triliun yang dianggap belum diarahkan secara khusus untuk program hunian rakyat.

Menyikapi masalah ini, Fraksi Golkar mengusulkan tiga program prioritas sebagai solusi:

Optimalisasi Lahan Pemprov: Mengoptimalkan lahan milik Pemprov DKI untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) murah, bukan hanya untuk perumahan komersial.

Revitalisasi Kampung Kota: Melakukan peningkatan kualitas permukiman melalui revitalisasi kampung kota yang melibatkan masyarakat, dan menghindari praktik penggusuran.

Pembentukan Bank Tanah Daerah: Membentuk bank tanah daerah untuk menyiapkan cadangan lahan strategis yang khusus diperuntukkan bagi kebutuhan hunian rakyat di masa depan.