Cegah Kebocoran Rp 900 Miliar, Golkar Dorong Pemprov Jakarta Maksimalkan Pendapatan Parkir On Street

AKURAT  JAKARTA – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak perparkiran on street.

Hal ini menyusul adanya dugaan kebocoran pajak parkir yang nilainya dinilai sangat fantastis.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan, mengungkapkan bahwa potensi kebocoran pajak parkir mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Baca Juga: Golkar Soroti Krisis Hunian di Jakarta, Usul 3 Program Ini

“Pajak perparkiran harus bisa dimaksimalkan, karena kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, yakni Rp 900 miliar. Padahal pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp 1 triliun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp 100 miliar per tahun,” ujar Judistira, Kamis (9/10/2025).

Menurut anggota DPRD tiga periode tersebut, kebocoran yang signifikan ini harus menjadi perhatian serius Pemprov DKI dalam upaya meningkatkan PAD dari sektor perparkiran.

Usulan Kemitraan dan Kesejahteraan Jukir
Untuk mengatasi masalah tersebut, Judistira Hermawan mengusulkan agar Pemprov DKI menjalin kemitraan yang lebih efektif dengan pengelola parkir on street yang memiliki kewenangan di Jakarta.

Baca Juga: Legislator Golkar Dukung Pramono Lakukan Creative Financing Imbas Pemangkasan DBH Sebesar Rp15 Triliun

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi para juru parkir (jukir) di lapangan. Kesejahteraan jukir dianggap dapat menunjang kinerja mereka sekaligus meminimalkan kebocoran.

"Pemprov DKI pun harus bermitra dengan teman-teman yang saat ini bekerja di lapangan. Pemprov harus meningkatkan kesejahteraan para jukir, seperti menyediakan keanggotaan BPJS, upah minimum, bonus, serta kebutuhan lainnya yang bisa menunjang kinerja para jukir di lapangan,” pungkasnya. (*)