Kritik Penanganan Kebakaran Terra Drone, Legislator Golkar Dadiyono Soroti Kinerja Damkar DKI

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dadiyono, mengkritisi terkait penanganan insiden kebakaran yang menimpa gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dadiyono menyoroti kinerja petugas pemadam kebakaran (Damkar). Menurutnya, meskipun area kebakaran di gedung tersebut relatif sempit—dengan lebar sekitar 6 meter—namun karakteristik gedung yang tinggi memerlukan penanganan yang lebih taktis dan cepat.

​Ia menyarankan agar petugas lebih berani melakukan tindakan progresif dalam situasi darurat, seperti penjebolan dinding kaca untuk menciptakan ruang udara.

Baca Juga: Merapat! Konser Gratis Dewa-19 dan Ello di Puncak Perayaan Akhir Tahun 2025 di Jakarta

​"Seharusnya segera secepat mungkin dilakukan sebuah aksi. Di belakang kaca biasanya hanya partisi. Itu sebenarnya perlu segera turun alat untuk penjebolan dinding-dinding atas agar ada ruang udara masuk," kata Dadiyono kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, ​ia meminta agar setiap bangunan, terutama yang memiliki risiko tinggi, wajib memiliki rencana darurat (emergency plan) atau road map penanganan bencana yang matang.

Hal ini krusial agar penghuni dan petugas keamanan gedung tahu persis langkah yang harus diambil saat api pertama kali muncul.

Baca Juga: Beraksi 3 Tahun, Polisi Bongkar Sindikat Aborsi Ilegal di Apartemen Jaktim, Sudah 361 Pasien

​"Gedung-gedung tersebut harus memang mempersiapkan adanya sebuah plan atau sebuah road map, bagaimana kalau saat terjadi bencana. Ini adalah langkah antisipasi yang mutlak diperlukan," tukasnya.

​Dadiyono juga mengatakan, adanya dampak gangguan pernapasan yang cukup parah pada para korban.

Ia menduga bahan-bahan yang terbakar di dalam gedung tersebut mengandung unsur kimia tertentu yang menghasilkan asap berbeda dari kebakaran biasa.

​"Mungkin bahan yang terbakar ini menimbulkan asap yang sedikit berbeda, ada unsur kimia yang mempercepat gangguan pernapasan korban menjadi lebih parah," tambahnya.

​Anggota Komisi A itu pun mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kembali pengelolaan perizinan bangunan serta melakukan evaluasi internal di tubuh Damkar.

Ia berharap perbaikan sistem ini dapat mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.

​"Ini perlu evaluasi untuk semuanya, perbaikan semuanya. Baik itu pengelolaan perizinannya dan juga dari Damkar-nya sendiri. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali," pungkasnya. (*)