Golkar Minta Bulog Perkuat Sistem Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana

AKURAT JAKARTA – Perum Bulog diminta untuk segera menyusun dan mengimplementasikan sistem ketahanan pangan yang tangguh bagi wilayah-wilayah rawan bencana.

Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tidak terputus saat bencana, seperti banjir, melanda.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menekankan bahwa warga di daerah "langganan" bencana seringkali mengalami kesulitan akses pangan yang serius. 

Baca Juga: Kasus DBD Meningkat di Jakut dan Jakbar, Legislator Golkar Farah Savira Soroti Penanganan yang Masih Reaktif

Dia mencontohkan kondisi di konstituennya, Lamongan, Jawa Timur, di mana banjir menjadi agenda rutin tahunan yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi warga.

"Minta tolong betul-betul diperhatikan bagaimana Bulog membuat satu sistem ketahanan pangan di daerah-daerah yang terdampak banjir. Harus ada kesediaan pangan pokok yang murah dan terjangkau," kata Labib dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama jajaran Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Nasib Petani dan Solusi Ekonomi Alternatif
Labib mengungkapkan keprihatinannya terhadap para petani di lima kecamatan di Lamongan yang rutin mengalami banjir hingga tiga kali dalam setahun.

Baca Juga: Respons Cuaca Buruk, Gubernur Pramono Pertimbangkan Kebijakan WFH Bagi Pegawai dan Siswa

Kondisi ini hampir dipastikan memicu gagal panen dan memutus rantai pasokan pangan mandiri bagi masyarakat desa.

Sebagai solusi, legislator dari Dapil Jatim X ini mendorong Bulog dan pemerintah untuk menjalankan ekosistem ekonomi alternatif. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk menjaga denyut ekonomi warga selama masa darurat.

"Mungkin UMKM atau industri rumah tangga di sana bisa dihidupkan. Sehingga saat tiga bulan mereka mengalami banjir dan tidak bisa bertani, masih ada aktivitas ekonomi yang berjalan melalui koperasi ini," lanjutnya.

Rekayasa Infrastruktur Komprehensif
Selain aspek pangan, Labib juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan rekayasa pembangunan infrastruktur yang lebih konkret.

Menurutnya, air yang menggenangi wilayah Lamongan setiap tahun sudah bukan lagi dianggap bencana biasa, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan solusi teknis jangka panjang.

"Memang harus ada rekayasa pembangunan infrastruktur yang komprehensif untuk menangani banjir tersebut. Namun, sembari menunggu itu, aspek ketahanan pangan harus dipikirkan sejak sekarang agar rakyat tidak kelaparan saat musibah datang," tegas Labib. (*)