Dinas PRKP DKI Catat Jakbar dan Jakut Masih Jadi Kantong RW Kumuh, Total Turun dari 445 Jadi 421 RW

AKURAT JAKARTA - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengungkapkan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih menjadi daerah dengan jumlah RW kumuh terbanyak di ibu kota.

Meski demikian, Kelik menyebut kondisi kawasan kumuh di Jakarta mengalami perbaikan dibanding sebelumnya. Berdasarkan data terbaru, jumlah RW kumuh menurun dari 445 menjadi 421 RW.

"Jadi untuk perkembangan sekarang memang ada penurunan ya, dari 445 jadi 421. Dan tadi memang masih ada yang kumuh di lokasi yang dua tadi, memang itu yang paling banyak ya," kata Kelik di Kantor DPRKP DKI Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga: Liburan Singkat Tetap Praktis, Ini Tips Packing yang Wajib Kamu Coba

Ia mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga sudah tidak lagi menemukan kategori kawasan "kumuh berat" di Jakarta.

"Alhamdulillah sudah tidak ada yang kumuh berat, itu yang kami syukuri. Jadi tinggal yang kumuh ringan, yang kumuh sangat ringan dan sedang lah masih ada," ujarnya.

Menurut Kelik, Dinas PRKP akan melanjutkan program penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan yang lebih spesifik hingga tingkat RT.

Langkah tersebut dilakukan setelah Pemprov DKI menerima detail data kawasan kumuh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh. Jadi kita akan mencoba masuk langsung ke RT yang memang disampaikan BPS kumuh," tuturnya.

Baca Juga: Jangan Sampai Salah, Ini Larangan bagi Orang yang Berkurban Saat Idul Adha

Ia menjelaskan, penanganan akan difokuskan pada titik-titik yang masih masuk kategori kumuh berdasarkan data BPS.

Berbagai sumber pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga program corporate social responsibility (CSR), akan diarahkan ke wilayah tersebut.

"Jadi benar-benar kita fokus ke lokasi yang masih disampaikan BPS DKI kumuh. Nanti program-program kita, baik itu APBD, CSR, atau apapun itu bisa arah ke sana," kata Kelik.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kumuh dalam beberapa tahun terakhir.

Dari hasil pendataan terbaru, jumlah RW kumuh turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.

Baca Juga: Setahun Beroperasi, Transjabodetabek Rute PIK 2–Blok M Sudah Layani 1,4 Juta Penumpang

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa penurunan tersebut mencapai sekitar 52,58 persen.

"Secara garis besar prinsipnya, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026). (*)