Jaga Penyerapan Tenaga Kerja, Bapemperda DPRD DKI Pastikan Raperda SPAM Ramah Pelaku Industri

AKURAT JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam pembahasannya, Bapemperda memastikan regulasi tersebut tidak akan menghambat aktivitas dunia industri di Jakarta.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan bahwa pembahasan Raperda SPAM kali ini menyoroti substansi penyediaan air minum di kawasan industri.

Baca Juga: BYD Perkenalkan Atto 2 Dynamic dengan Teknologi Kamera 360 dan Performa Modern untuk Kebutuhan Mobilitas Masa Kini

Hal itu menyusul adanya masukan dari dua kawasan industri besar di Jakarta, yakni PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

"Kami dari Bapemperda menerima surat dari dua kawasan industri yang ada di Jakarta ini, dari PT JIEP dan juga PT KBN, yang merasa bahwa Raperda mengenai SPAM ini harus ada pengaturan tentang penyediaan air baku di kawasan industri," ujar Aziz, Selasa (26/5/2026).

Untuk memperdalam pembahasan, Bapemperda menghadirkan sejumlah narasumber dari kawasan industri di luar DKI Jakarta serta perwakilan kementerian terkait.

Langkah itu dilakukan guna memperoleh kepastian hukum terkait pengelolaan air baku di kawasan industri.

Meski demikian, hasil pembahasan sementara menegaskan bahwa Raperda SPAM hanya mengatur penyediaan air minum. Sementara pengaturan mengenai air baku nantinya akan dibahas dalam regulasi terpisah.

"Tadi juga sudah diklarifikasi oleh Dinas SDA bahwa dalam Raperda SPAM ini memang spesifik mengatur tentang air minum. Tentang air baku nanti akan ada perda tersendiri," katanya.

Baca Juga: BYD Atto 2 Jadi Mobil Impian Keluarga Muda Indonesia, Fitur V2L dan Pengisian Daya Cepat Bikin Mata Sulit Berpaling

Aziz menegaskan, Bapemperda ingin memastikan pembahasan Raperda SPAM tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Menurut dia, keberlangsungan kawasan industri harus dijaga karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Jakarta.

Politikus PKS itu pun memastikan pembahasan lanjutan masih akan dilakukan guna memperjelas pengaturan terkait air baku dan air minum bagi kawasan industri.

"Jangan sampai mereka merasa bahwa Raperda SPAM ini menghambat bisnis mereka sehingga nanti akan berdampak pada jumlah tenaga kerja," tandas Aziz. (*)