Legislator Golkar Farah Savira Dorong Jakarta Miliki DTKS Sendiri yang Sesuai Kondisi Sosial Ekonomi Warga

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Farah Savira mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi Jakarta yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat ibu kota.

Usulan tersebut disampaikan Farah saat Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Farah, kriteria dan variabel penerima bantuan sosial yang selama ini ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat Jakarta.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Nilai Program CKG Belum Dimanfaatkan Optimal oleh Warga, Dorong Perkuat Edukasi dan Sosialisasi

Karena itu, ia meminta Pemprov DKI mulai mempertimbangkan penyusunan sistem pendataan sendiri sebagai basis kebijakan kesejahteraan sosial di masa mendatang.

"Terakhir terkait dengan Dinas Sosial kami juga mohon ini lagi-lagi saya melihat kebutuhan perkembangan DTKS di Jakarta Pak. Saya juga mohon ini bisa dipertimbangkan di 2027 untuk bisa punya sistem DTKS sendiri versi Jakarta Pak," ujar Farah.

Ia menilai kondisi sosial ekonomi warga Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Perbedaan tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan warga yang berhak menerima bantuan sosial.

"Bahwa variabel yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan lain-lain sangat berbeda dengan realita yang ada di Jakarta," tuturnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu mengatakan keberadaan DTKS versi Jakarta diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan warga.

Dengan demikian, program-program bantuan sosial yang dijalankan Pemprov DKI dapat lebih tepat sasaran.

"Jadi harapannya kita di Jakarta bisa perjuangkan punya DTKS versi kita sendiri dan harapannya memang berkaca dan memihak kepada kondisi sosial ekonomi di DKI," ucapnya.

Meski demikian, Farah mengakui bahwa idealnya jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial terus berkurang.

Namun, ia menilai kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang memerlukan dukungan pemerintah sehingga sistem pendataan yang lebih sesuai dengan kondisi Jakarta menjadi penting untuk disiapkan. (*)