Di Tengah Tekanan Fiskal Daerah, Legislator Golkar Dimaz Raditya Dorong BUMD Lebih Inovatif

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk lebih inovatif dalam menghadapi tantangan fiskal daerah yang semakin ketat.

Hal tersebut disampaikan Dimaz usai Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah BUMD, Selasa (26/5/2026), yang membahas program-program kerja perusahaan daerah untuk tahun 2025.

Menurutnya, secara umum program yang dipaparkan BUMD dalam rapat berjalan baik. Namun, ia menilai diperlukan berbagai terobosan agar perusahaan daerah tidak terus bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

Baca Juga: Legislator Golkar Judistira Siap Urai Persoalan Pengelolaan Sampah Jakarta dari Hulu hingga Hilir

"Rapat hari ini kan memang kita membahas program-program yang akan dijalankan oleh para BUMD di tahun 2025 ya. Porsinya program-programnya baik-baik saja, bagus-bagus tentunya," kata Dimaz.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Situasi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan.

"Dan angka APBD kita kan sejauh ini, dengan angka DBH yang seluruh daerah itu turun, itu membebani... berdampak juga kepada belanja-belanja lainnya. Belanja pegawai, belanja sosial, apalagi tadi program-programnya Gubernur dan DPRD kan masih banyak," ujarnya.

Karena itu, Dimaz menilai BUMD perlu mulai memikirkan strategi baru untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan tanpa membebani keuangan daerah.

Salah satu sorotan dalam rapat tersebut ialah besarnya angka subsidi yang diberikan kepada TransJakarta.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, dirinya telah menantang jajaran perusahaan transportasi itu agar mampu menghadirkan ide-ide kreatif guna menekan kebutuhan subsidi.

"Makanya tadi saya tantang kepada Transjakarta bagaimana caranya membuat program atau ide kreatif lain yang bisa mereduksi angka-angka subsidi tadi," katanya.

Menurut Dimaz, inovasi yang dilakukan BUMD bukan semata-mata untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menegaskan bahwa efisiensi dan kreativitas perusahaan daerah menjadi faktor penting agar kebutuhan pelayanan publik tetap berjalan tanpa menambah beban APBD secara berlebihan.

Hasil pembahasan dalam rapat tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan KUPA-PPAS tahun 2025 mendatang. (*)