Legislator Golkar Alia Noorayu Minta Pemprov DKI Susun Roadmap Pemenuhan CCTV di Jakarta

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) di seluruh wilayah Jakarta secara bertahap.

Hal itu disampaikan Alia dalam rekomendasi Komisi A dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2-APBD), beberapa waktu lalu.

"Komisi A meminta Diskominfotik menyampaikan secara khusus kepada Komisi A kebutuhan riil CCTV di Provinsi DKI Jakarta beserta roadmap pemenuhannya secara bertahap," kata Alia.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Soroti Pemangkasan Anggaran Transportasi Gratis, Sebut 11 Rute Tak Bisa Beroperasi

Ia mengapresiasi realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City yang berhasil melampaui target. Namun, DPRD menilai penguatan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi masih perlu menjadi perhatian.

Karena itu, Komisi A meminta Diskominfotik menyampaikan secara khusus kebutuhan riil CCTV di Provinsi DKI Jakarta beserta peta jalan (roadmap) pemenuhannya kepada DPRD.

"Laporan tersebut agar memuat kondisi eksisting, kekurangan CCTV yang masih harus dipenuhi, prioritas wilayah, target tahunan kebutuhan anggaran, serta strategi percepatan melalui pengadaan pemerintah, kemitraan dengan sektor swasta pengelola kawasan, dan integrasi CCTV milik instansi lain," tutur Alia.

Menurut Alia, keberadaan CCTV memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan dan tata kelola perkotaan.

Selain menjadi instrumen pencegahan tindak kriminalitas, CCTV juga dinilai penting untuk pengawasan ruang publik serta membantu penanganan kemacetan lalu lintas.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI itu meminta pelaksanaan roadmap pemenuhan CCTV dijadikan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Perkembangan pelaksanaannya juga diminta dilaporkan secara berkala kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi.

"Komisi A meminta pelaksanaan roadmap tersebut menjadi prioritas Pemprov DKI dan dilaporkan perkembangannya secara berkala kepada Komisi A," tukasnya.

Selain itu, Alia juga meminta Diskominfotik menyusun kajian potensi pendapatan BLUD Jakarta Smart City secara komprehensif sebagai dasar penetapan target pendapatan yang lebih realistis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia menilai, apabila tren pertumbuhan pendapatan BLUD Jakarta Smart City terus meningkat secara signifikan, Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji bentuk kelembagaan yang paling sesuai guna mendukung pengembangan usaha serta memperkuat tata kelola organisasi. (*)