DTKJ Usulkan Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Penumpang Diusulkan Bayar Rp2.000, Ini Alasannya

AKURAT JAKARTA – Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan agar layanan Mikrotrans tidak lagi digratiskan.

Dalam kajian yang disusun DTKJ, penumpang Mikrotrans diusulkan dikenakan tarif Rp2.000 untuk perjalanan yang hanya menggunakan layanan tersebut.

Ketua DTKJ 2026-2031, Sugihardjo, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari penyederhanaan skema tarif transportasi umum di Jakarta.

Baca Juga: Keluarga Erina, Korban Kecelakaan Ojol yang Terlindas Bus Pariwisata di Jalan Sudirman Tuntut Keadilan

Menurut dia, kebijakan gratis yang selama ini diterapkan pada Mikrotrans awalnya hanya bersifat uji coba untuk mendukung konektivitas perjalanan atau first mile dan last mile.

"Sebetulnya kemarin itu dalam rangka uji coba supaya first mile dan last mile-nya jalan. Jadi dari rumah langsung nyambung ke BRT atau non-BRT. Karena uji coba itu nol rupiah, tapi keterusan," kata Sugihardjo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Dalam skema yang diusulkan DTKJ, tarif Rp2.000 hanya berlaku bagi penumpang yang menggunakan Mikrotrans saja.

Sementara bagi penumpang yang melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Transjakarta, baik BRT maupun non-BRT, akan dikenakan tarif terintegrasi sebesar Rp5.000.

Sugihardjo menilai penerapan tarif Rp2.000 juga bertujuan menghasilkan data jumlah penumpang yang lebih akurat. Selama layanan digratiskan, menurutnya, terdapat potensi data penumpang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Selama ini kan dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target kilometer tempuh dan jumlah penumpang. Waktu gratis, kalau target penumpang kurang bisa saja ada yang tapping-tapping sendiri supaya target terpenuhi," ujarnya.

Menurut dia, apabila penumpang diwajibkan membayar Rp2.000, praktik semacam itu akan sulit dilakukan karena setiap transaksi membutuhkan biaya.

"Nanti dengan Rp2.000, kira-kira masih mau tapping-tapping sendiri enggak? Kan uangnya keluar sendiri. Jadi datanya lebih riil," katanya.

Sugihardjo juga mengingatkan agar penurunan jumlah penumpang setelah kebijakan berbayar diterapkan nantinya tidak langsung diartikan sebagai berkurangnya minat masyarakat menggunakan Mikrotrans.

"Kalau nanti Mikrotrans dikenakan tarif Rp2.000 terus data penumpangnya turun, itu datanya memang benar turun. Bukan berarti penumpangnya pindah, tapi selama ini ada data yang berlebih sehingga setelah berbayar menjadi lebih akurat," tuturnya. (*)