Soroti Persoalan Program Pangan Murah, Legislator Golkar Ramly HI: Warga Antre dari Jam 2 Pagi Tapi Tak Dapat

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti pelaksanaan program Pangan Murah di Jakarta yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.

Salah satunya, banyak warga yang harus mengantre sejak dini hari, namun tetap tidak mendapatkan paket sembako karena kuota terbatas.

Hal itu disampaikan Ramly dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Sambungan PAM Sudah Terpasang, Legislator Golkar Andri Santosa Ungkap Banyak Warga Jakbar Belum Nikmati Air Bersih

Menurut Ramly, persoalan program Pangan Murah hampir selalu dikeluhkan masyarakat saat anggota DPRD turun menyerap aspirasi dalam kegiatan reses.

"Sebanyak 106 anggota dewan yang turun pada saat reses semua muncul pertanyaan, 'Pangan Murah'. Ini kita sudah antre dari jam 2 malam. Kadang-kadang jam 2 malam kita sudah antre, walaupun antre itu adalah kunci, tas, sepatu, sudah antre dari jam 2 malam untuk mendapatkan pangan murah ini," kata Ramly.

Ia mengatakan, saat layanan dibuka pada pukul 07.00 WIB, paket pangan murah kerap langsung habis sehingga banyak warga pulang dengan tangan kosong.

"Jam 7 dibuka, setelah dibuka habis, Pak," ujarnya.

Ramly mengaku sempat menduga kelangkaan paket tersebut dipicu adanya permainan di lapangan. Namun setelah menelusuri lebih lanjut, ia menemukan persoalan utama justru terletak pada ketidaksesuaian data penerima manfaat.

Ia juga mengungkapkan adanya praktik di masyarakat yang menawarkan akses memperoleh paket sembako tanpa harus mengantre dengan membayar sejumlah uang.

"Pada saat saya menyampaikan kepada masyarakat, kata masyarakat, 'Pak, Bapak ketinggalan zaman. Bukan Rp50 ribu, sudah Rp70 ribu, naik Rp20 ribu.' Ini perlu dicek," tukasnya.

Selain itu, Ramly menilai terdapat perbedaan data penerima antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan kekacauan di lapangan.

Menurut dia, data dari Kementerian Sosial menyebut sekitar 120 ribu warga Jakarta menjadi sasaran program, sedangkan data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) mencatat lebih dari 1,025 juta calon penerima.

"Datanya tidak valid. Data dari Kemensos pusat di Jakarta itu dapat harus 120 ribu orang. Data dari Dinas KPKP 1.025.000 orang. Beda jauh," ucapnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI itu mengatakan, dengan jumlah paket yang terbatas, hanya sekitar 30 persen dari total calon penerima yang bisa memperoleh manfaat.

Sementara ratusan ribu warga lainnya tetap datang mengantre meski akhirnya tidak mendapatkan paket sembako.

Karena itu, ia meminta Dinas KPKP bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) segera melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima agar program Pangan Murah benar-benar tepat sasaran.

"Kita minta kepada Dinas KPKP dan Pusdatin, coba verifikasi lagi yang pantas dapat itu berapa sehingga kita mengeluarkan by name by address, harus dapat," tegasnya. (*)