Legislator Golkar Ramly HI Kritik Dishub DKI, Sebut Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Gagal Total

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengkritik pengelolaan transportasi di Kepulauan Seribu oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Ia menyebut, pengelolaan transportasi selama ini gagal total karena menuai protes dari masyarakat.

Kritik tersebut disampaikan Ramly saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Minta Transjakarta Layani Transportasi Kepulauan Seribu Tiap 15 Menit

Ia menilai pengelolaan transportasi di wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.

"Untuk itu memang apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional. Terus saya sampaikan bahwa pengelolaan transportasi selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, gagal total. Protes semua masyarakat," kata Ramly.

Menurut Ramly, pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu perlu diarahkan pada pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Ia menilai frekuensi transportasi yang memadai menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah tersebut.

"Masyarakat kepulauan itu tidak usah perlu dibangun yang bagus-bagus. Sejahtera dia kalau transportasinya 15 menit sekali. 15 menit sekali," ujarnya.

Ramly juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Transjakarta dalam memperluas pelayanan transportasi hingga ke wilayah pinggiran.

Namun, ia mengingatkan agar kebutuhan warga Jakarta yang belum menikmati layanan transportasi gratis JakLingko juga menjadi perhatian.

"Kita setuju apa yang dilakukan DKI Jakarta, Transjakarta, untuk melayani masyarakat pinggiran. Tapi mari kita dahulukan warga Jakarta," tuturnya.

Selain persoalan transportasi, Anggota Komisi E itu menyoroti keberadaan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan di Kepulauan Seribu.

Ia menilai para pejabat tersebut perlu berbaur dan memahami kehidupan masyarakat setempat agar dapat mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warga.

"Kita tahu bahwa semua pejabat yang ditempatkan di Kepulauan Seribu tinggal di daratan. Bagaimana dia mau tahu keluhan masyarakat kepulauan? Dia harus berbaur dengan masyarakat di sana, baru dia tahu persis keluhan rakyat Kepulauan Seribu," tukas Ramly. (*)