Legislator Golkar Judistira Hermawan Minta DLH DKI Petakan Pergerakan 9.000 Ton Sampah Jakarta

AKURAT JAKARTA – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memetakan asal-usul hingga pergerakan pengangkutan sampah di ibu kota.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh sampah yang dihasilkan Jakarta dapat terkelola dengan baik.

Hal itu disampaikan Judistira dalam rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama DLH DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: HUT ke-62 Golkar, Ketua Fraksi Judistira Hermawan Apresiasi Kepercayaan Warga Dapil 4 Jakarta Timur

Ia menyoroti perlunya sistem pemantauan yang mampu mencatat perjalanan sampah sejak dihasilkan dari sumber hingga dibawa ke tempat pengolahan.

Menurutnya, pemetaan tersebut harus mencakup berbagai sumber sampah, mulai dari rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe (Horeka), pusat perbelanjaan, hingga kawasan lainnya.

Selain pengangkutan yang dilakukan DLH, pergerakan sampah oleh transporter atau perusahaan pengangkut swasta juga perlu masuk dalam sistem pemantauan.

"Dan kemudian nanti sampah, baik dari rumah tangga maupun dari Horeka dan pusat perbelanjaan dan sebagainya, kawasan-kawasan, ini termonitor semua pergerakan pengangkutan sampahnya, baik oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun oleh transporter-transporter swasta," ujar Judistira.

Ia mempertanyakan ke mana sampah Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari dibawa setelah diangkut dari sumbernya.

"Sehingga kita enggak jelas hari ini 9.000 ton itu sampah berangkat dari sumber itu terus kemudian ke mana dia?" katanya.

Judistira meminta sistem pemetaan dan pemantauan tersebut mulai dimasukkan dalam postur anggaran 2027.

Dengan begitu, DLH memiliki instrumen untuk mengetahui alur pengangkutan sekaligus memastikan sampah terdistribusi ke fasilitas pengolahan yang tersedia.

Ia menyebut sejumlah fasilitas yang perlu masuk dalam pemetaan, di antaranya Refuse-Derived Fuel (RDF) Rorotan, RDF Bantargebang, serta tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R).

"Ini yang kelihatannya saya minta agar di postur 2027 ini kita mulai laksanakan, sehingga tadi instrumen-instrumen yang nanti di bawahnya Pak Kadis ini ada RDF Rorotan, RDF Bantargebang, TPS 3R yang akan mengelola sampah sebanyak 9.000 ton ini terpetakan betul oleh Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Lebih lanjut, Judistira mendorong agar seluruh transporter swasta yang melakukan pengangkutan sampah wajib terdaftar dalam sistem pemantauan DLH DKI Jakarta.

Anggota Komisi D itu bahkan meminta adanya penerapan sanksi tegas bagi transporter yang tidak terdaftar agar seluruh aktivitas pengangkutan dapat diawasi.

"Harus ada di dalam yang terdaftar nanti, Pak Kadis izin, dia mesti bisa kita monitor. Masukin di alatnya dia, kalau dia enggak terdaftar maka langsung dikenakan sanksi yang tinggi," tegasnya.

Judistira berharap seluruh fasilitas pengolahan dan instrumen pengelolaan sampah dapat beroperasi secara aktif dan efisien.

Terlebih, volume sampah Jakarta diperkirakan meningkat dari sekitar 9.000 ton menjadi 10.000 ton dalam satu tahun ke depan.

"Karena kita berharap semuanya ini aktif, efisien, ya, agar 9.000 ton ini dan ke depan tentu menjadi 10.000 ton ya dalam 1 tahun ke depan, ya, ini bisa betul-betul terkelola dengan baik," pungkas Judistira. (*)