DPRD DKI Beri Waktu Tiga Bulan Pemprov DKI untuk Cek 1.600 Pabrik di Ibu Kota

AKURAT.CO - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian memberi waktu selama tiga bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta untuk memeriksa 1.600 pabrik yang tersebar di ibu kota.

Menurutnya, pengecekan perlu dilakukan sebab tidak seluruh pabrik baik, beberapa pasti ada yang bermasalah dan berpotensi menyebabkan polusi udara.

"Kita ada 1.600-an industri yang ada di Jakarta. Dari 1.600 itu gak mungkin baik semua itu perusahaan. Saya harap dalam 3 bulan ke depan. Ada perusahaan yang dikenakan tindakan, tidak diabaikan, baik administrasi atau sebagainya," kata Justin saat rapat kerja Komisi D DPRD, Rabu (23/08). 

Baca Juga: Ternyata Begini Cara Pemeriksaan Uji Emisi Kendraan saat Masuk Perkantoran

Sambungnya, pengecekan ini juga sebagai pelaksanaan tugas Dinas LH dalam menjalankan fungsi pemantauan lingkungan sekaligus melihat ketegasan Dinas LH dalam menindak.

"Kita boleh ekspos sambil nunjukin memang DLH punya nyali untuk menindak perusahaan dan menjalankan pemantauan lingkungan. Anggaran pemantauan lingkungan ada," terangnya.

Terkait industri yang bermasalah, Justin mencontohkan temuannya di wilayan Pantai Marunda. Karena pantai tercemar, masyarakat butuh waktu lebih lama dalam mencari ikan.

Baca Juga: Atasi Polusi Udara Jabodetabek, Mendagri Instruksi Pembatasan Kendaraan hingga Pengendalian Limbah Industri

"Sebenarnya kalau secara random saya juga sudah menemui masyarakat di satu tempat sepanjang pantai Marunda."

"Mereka sudah komplen terkait dengan pembuangan limbah perusahaan yang merusak ekosistem setempat. Mereka kalau mau nyari ikan itu harus 3 jam dulu dari titik situ," papar Justin.

Maka dari itu, Justin menantang Dinas LH, dengan mengungkap minimal lima pabrik yang dikenai sanksi dalam waktu tiga bulan tersebut.

Baca Juga: 4 Manfaat Kesehatan Konsumsi Makanan Pedas, Kekebalan Tubuh hingga Turunkan Berat Badan

"Kita kasih challenge 3 bulan ke depan paling enggak ada 5 perusahaan teridentifikasi dan diberikan sanksi," tandasnya.