Tekan Angka Kemiskinan di Ibukota, DPRD DKI Jakarta Dorong Pemprov Perbanyak Lapangan Kerja dan Pendidikan Gratis

“Jangka pendek harus mampu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan jangka panjangnya Pemerintah harus memberikan pendidikan gratis. Hasilnya bisa mengurangi pengangguran,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco dalam keterangannya.

Ia menyampaikan berdasarkan data BPS juga jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 397.623 orang pada Februari 2023.

Sambungnya, dan menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 mencatat ada 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.

Untuk mendukung dua program tersebut, Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sholikhah mengimbau Dinas Sosial melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

Sholikhah mengungkapkan hal itu perlu untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemprov tepat sasaran.

“Dinas Sosial juga harus memastikan bahwa berapa sesungguhnya masyarakat Jakarta yang masih di dalam taraf kemiskinan. Itu juga harus tepat," ungkap Sholikhah.

"Sehingga anggaran APBD Jakarta bisa dirasakan manfaatnya untuk mereka-mereka yang berhak mendapat bantuan,” lanjutnya.

Sebelumnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 81,7 triliun.

Dimana salah satu program prioritasnya yakni penanggulangan kemiskinan dengan anggaran Rp7,77 triliun atau 11% dari total belanja daerah. (*)