Fraksi Golkar DPRD DKI Usul KJP Dihapus Diganti Program Sekolah Gratis untuk Negeri dan Swasta, Basri Baco Beberkan Alasannya di Sini

AKURAT JAKARTA - Golkar DKI Jakarta mengusulkan agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihapus dan diganti dengan program sekolah gratis.

Usulan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (19/3/2024).

Alasannya, kata Basri Baco yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, anggaran untuk program sekolah gratis tidak berbeda jauh dengan KJP yang selama ini dijalankan di Jakarta.

"Iya tinggal menambah sedikit. Contoh KJP kita habisnya berapa, Rp 4 Triliun. Ini tinggal menambah Rp 4,8 triliun atau Rp 5 triliun, tapi urusan sekolah gratis selesai," ujar Basri Baco.

Baca Juga: BURUAN DAFTAR! Mudik Gratis Bank BRI 2024 Resmi Dibuka Mulai Hari Ini hingga 21 Maret, Ada 3 Rute Kota Tujuan, Cek Selengkapnya di Sini

Kelebihan program sekolah gratis ini dapat dinikmati oleh semua siswa, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.

Namun khusus untuk sekolah swasta, harus dilihat dari grade sekolahnya. Bila sekolah mahal untuk keluarga mampu, maka tidak berlaku program sekolah gratis ini.

"SD sampai SMA negeri dan swasta gratis. Bukan Al Azhar yang gratis ya, tetapi yang grade di bawahnya," terang Baco.

Menurutnya, program sekolah gratis ini dapat menyelesaikan permasalahan penahanan Ijazah yang acap kali terjadi di sekolah swasta, karena kondisi ekonomi orang tua siswa yang tidak mampu.

Sebab, hingga kini masih ada saja aduan dari siswa yang ijazahnya ditahan lantaran belum melunasi biaya sekolah.

"Di Jakarta harusnya tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena dia tidak bisa bayar sekolah. Kecuali dia nggak mau (sekolah), itu lain cerita," ucap Baco.

Baca Juga: PROMO RAMADHAN! Tiket Masuk Jakarta Bird Land Cuma Rp 35 Ribu, Atlantis hingga Sea World Ancol Rp 47.500, Buruan Beli Sekarang

Meski mengusulkan KJP dihapus, Baco mengusulkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan untik mahasiswa ber-KTP DKI.

"Mengenai KJMU, ketika nanti ada sekolah gratis, KJMU-nya tetap ada tapi KJP-nya kita lebur," pungkas Basri Baco yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Jakarta pada Pemilu 2024 lalu. (*)