Jamin Akses Pendidikan Bagi Semua Warga, Bang Zaki Dorong Pemprov DKI Jakarta Wujudkan Sekolah Gratis untuk Swasta

AKURAT JAKARTA - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata.
Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji kebijakan KJP dan menggantinya dengan program sekolah gratis.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar atau akrab disapa Bang Zaki, turut mendukung usulan program sekolah gratis tersebut.
Menurut Bang Zaki, usulan program sekolah gratis sebagai pengganti progran KJP tersebut perlu ditindaklanjuti, untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.
"Program sekolah gratis ini menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Bang Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Maret 2024.
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta ini pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.
Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut. Sebaliknya, ada anak dari keluarga mampu yang justru mendapat KJP.
"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," terangnya.
Pasalnya, saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP, tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya. Lantas mereka tidak bisa membayar dan kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.
"Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," terang pria yang pernah menjabat Bupati Tangerang dua periode ini.
Adapun Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk program KJP tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.
"Dalam situasi dimana biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," jelas Bang Zaki.
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang baru dalam mengentaskan kasus stunting dan juga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Pemberian makan siang gratis bagi anak-anak kita tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tapi juga meningkatkan kesejahteraan dan konsentrasi belajar mereka," tutupnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Mutasi Besar-Besaran Polda Metro Jaya: Kasat Reskrim, Kasat Lantas, hingga Belasan Kapolsek Resmi Diganti, Ini Daftarnya!
- 2Terbukti Terbitkan Polis Tanpa Izin, AIA Financial Dihukum Bayar Rp 15 Miliar Kepada Nasabah
- 3Truk Molen Rem Blong Tabrak Kerumunan di Bekasi: 6 Tewas, 6 Luka-luka, Ini Daftar Nama Korban
- 4Disdik DKI Minta Maaf Pencairan KJMU Tahap II 2026 Mundur, Kapan Jadinya? Cek di Sini!
- 5Sudaryono Kembali Diusung Jadi Ketua Umum APPSI, Munas Digelar November 2026
- 6Peresmian Kampung Al-Qur'an di Mauk: Bupati Maesyal Harapkan Generasi Muda Tangerang Berakhlak Mulia Siap Hadapi Tantangan Zaman
- 7Munas X HWK 2026 Mulai Digelar, Bahas Penguatan Peran Politik Perempuan di Era Perkembangan Digital dan AI
- 8Klasemen Rookie Moto3 2026: Veda Ega Raih Posisi Kedua Setelah Sabet Runner-up di Malaysia
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!



