Banyak Jabatan Losong di Pemprov DKI Jakarta Masih Belum Terisi, Pj Gubernur Bilang Begini

AKURAT JAKARTA - Jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih belum terisi yang saat ini masih diisi rangkap jabatan atau Plt.

Adapun jabatan eselon II yang kosong dan dilelang antara lain Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah.

Lalu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Baca Juga: AKHIRNYA Timnas Indonesia Vs Guinea Disiarkan Langsung TV Nasional Ini, Playoff Olimpiade 2024, Live dari Prancis Besok Pukul 20.00 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Jakarta dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta serta Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku masih menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Keterbatasan saya, harus ada rekomendasi dari BKN, MenPAN-RB dan Mendagri.

Baca Juga: Andien hingga HiVi untuk Pertama Kalinya akan Tampil di Tengah 'Salju'

"Kalau salah satu dari itu belum keluar, bagaimana saya mau lakukan pelantikan?" kata Heru dilansir dari Antara.

Pihaknya mengaku sejak Januari 2024 suddah membicarakan terkait kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bersama pihak terkait.

Menurut dia, setiap jabatan yang kosong, baru bisa diumumkan dan mengajukan permohonan rekomendasi ke BKN dan Kemendagri.

"Mengusulkan kandidat untuk eselon II harus izin. Begitu usulan sudah ada, harus izin lagi. Saya tinggal tunggu salah satu izin kementerian, setelah itu saya lantik," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Neneng Hasanah mendesak Pemprov DKI untuk segera mengisi kekosongan jabatan fungsional dan struktural pada sejumlah pos strategis.

Hal itu demi pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

"Kami meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar segera menunjuk pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut," katanya.

Menurut dia, sejauh ini masih banyak jabatan struktural dan fungsional di Pemprov DKI Jakarta diisi rangkap jabatan atau Pelaksana tugas (Plt).

Ia mengharapkan, jika ada percepatan penempatan pejabat definitif itu maka ada optimalisasi pelayanan kepada warga. (*)