Apapun Hasil Revisi UU Pemilu, Golkar DKI Jakarta Sudah Mempersiapkan Diri

AKURAT JAKARTA - DPD Golkar DKI Jakarta mempersiapkan diri menghadapi apapun aturan dari revisi UU Pemilu 2029 nanti.

Diketahui saat ini Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu menjadi prioritas di DPR dan wajib selesai pada 2026.

Pembahasan terutama mengakomodasi putusan MK terkait perubahan norma pemilu seperti parliamentary threshold dan presidential threshold.

Baca Juga: Dukungan untuk Zaki Iskandar Calon Ketua Menguat, Semua Elemen Siap Sukseskan Musda Golkar DKI Jakarta

Juga revisi Undang-Undang Pilkada yang harus disatukan dalam UU Pemilu.

Ketua Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, apapun nanti hasil revisi UU Pemilu pihaknya sudah siap bekerja memenangkan Golkar.

"Yang pertama tentu saja konsolidasi yang harus kita lakukan sampai ke tingkat RT RW," kata Zaki Iskandar kepada Akurat Jakarta.

Baca Juga: Maju Kembali di Musda Golkar DKI Jakarta, Ketua Zaki Iskandar Siapkan Strategi Tambah Kursi Parlemen 50 Persen

Zaki menegaskan, karena dengan konsolidasi jaringan tersebut akan menjadi barometer kekuatan Golkar di setiap wilayah di Jakarta.

"Dan tentu saja menjaga soliditas, harmonisasi dan koordinasi antar lapisan, baik dari DPD 1 ke DPD wilayah sampai ke tingkat RT RW," ungkapnya.

Mantan Bupati Tangerang dua priode ini mengungkapkan, konsolidasi akan menjadi benang merah dari jalur jaringan yang sudah dipersiapkan oleh Partai Golkar.

"Sehingga apapun nanti undang-undang akan berganti, perubahan dengan sistem apapun, Golkar harus sudah siap," tegasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, kuncinya pada Pemilu adalah jaringan karena tidak akan pernah menjadi suara kalau jaringannya nggak kuat.

"Sekarang ini memang ada media sosial ada media promosi yang lain seperti Billboard tapi yang paling penting adalah person to person atau tatap muka," ungkapnya.

Dan hal itu sudah dilakukan Golkar Jakarta pada Pemilu 2024 sehingga terjadi kenaikan suara Golkar di Jakarta. (*)