PHK Massal Bayangi Industri Perhotelan di Jakarta, Ini yang Akan Dilakukan Gubernur Pramono Anung

AKURAT JAKARTA - Pelaku usaha di sektor perhotelan Jakarta dibayangi penurunan tingkat hunian, lonjakan biaya operasional, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Berdasarkan survei yang dirilis Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) DKI Jakarta pada April 2025, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan penurunan okupansi selama triwulan pertama 2025.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi PHK massal ini dengan berkomunikasi dengan PHRI.

Baca Juga: Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Bupati Tangerang Ajak Warga Kuatkan Komitmen Persatuan dalam Membangun Bangsa

"Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI untuk bisa supaya tidak ada PHK Massal," ujar Pramono kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Ia menjelaskan, dalam koordinasi dengan PHRI ini, pihaknya juga memperbanyak kegiatan atau event yang saat ini event di Jakarta sudah banyak digelar.

"Mulai dari lari bulan ini aja ada 3 atau 4 lari, kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada, kemudian kalau Java Jazz kan ada. Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," terangnya.

Selain itu, mantan Sekretaris Kabinet RI itu juga meyakini bahwa saat ini di Pemerintah Pusat juga sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi PHK massal yang akan terjadi.

Pramono menilai, dengan surplus keuangan di pemerintah pusat pada bulan April 2025 ini bisa mengatasinya.

"Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," pungkasnya.

Baca Juga: Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Gubernur dalam 100 Hari Kerja, Pramono-Rano Ada di Posisi Kelima, Begini Tanggapan Wagub Rano Karno

Diketahui, Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa tekanan terjadi dari berbagai sisi. Tak hanya pendapatan yang menurun, beban biaya juga meningkat drastis.

Salah satu penyebab krusial adalah melemahnya pasar dari segmen pemerintahan, yang disebut sebagai penyumbang penurunan tertinggi oleh 66,7 persen responden.

Disebutkan, efek kebijakan pengetatan anggaran pemerintah berdampak langsung terhadap tingkat okupansi hotel.

Situasi ini diperparah dengan lemahnya kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2019 hingga 2023, rata-rata kunjungan wisman ke Jakarta hanya menyumbang 1,98 persen dibanding wisatawan domestik.

Baca Juga: Gebrag Ngadu Bedug: Festival Irama Tradisi yang Menggema dari Jantung Banten

"Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional," ujar Sutrisno dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025). (*)