Rp93,7 Triliun untuk Kuliah Gratis: Pemerintah Masih Susun Skema dan Tahapannya

AKURAT JAKARTA - Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) kini tidak lagi sebatas gagasan.

Pemerintah telah menghitung kebutuhan pembiayaan jika biaya pendidikan bagi mahasiswa PTN benar-benar ditanggung negara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut kebutuhan anggaran berdasarkan hitungan awal mencapai sekitar Rp93,7 triliun.

Angka tersebut digunakan untuk menghitung kebutuhan pendidikan sekitar 2,83 juta mahasiswa pada jenjang D3, D4, dan S1 di PTN.

Namun, angka Rp93,7 triliun tersebut bukan uang yang akan diberikan langsung kepada mahasiswa.

Dana itu berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan yang selama ini sebagian ditopang oleh penerimaan dari mahasiswa.

Brian menjelaskan pemerintah telah memiliki standar biaya pendidikan berdasarkan program studi, wilayah, dan jumlah mahasiswa per tahun.

Perhitungan tersebut sebenarnya sudah dikaji kementerian sejak 2024 dan kini digunakan sebagai salah satu acuan untuk menyusun skema pendidikan tinggi gratis.

Artinya, jika biaya kuliah mahasiswa dihapus, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana PTN tetap dapat menjalankan operasionalnya.

Pendapatan yang sebelumnya berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), penerimaan jalur mandiri, dan sumber lainnya perlu memiliki pengganti agar kegiatan pendidikan tetap berjalan.

Baca Juga: Perpusnas Ubah Naskah Kuno Jadi Komik, Biar Sejarah Nusantara Tak Makin Jauh dari Anak

Persoalan inilah yang membuat pembahasan kuliah gratis tidak cukup hanya dengan menentukan siapa yang tidak lagi membayar UKT.

Pemerintah juga harus menghitung kebutuhan kampus, tenaga pengajar, fasilitas, serta berbagai biaya operasional pendidikan.

Kemdiktisaintek saat ini menyiapkan sejumlah opsi penerapan pendidikan tinggi gratis.

Pemerintah juga masih membahas kemungkinan tahapan pelaksanaan, sehingga angka Rp93,7 triliun belum dapat dipandang sebagai keputusan final mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga perlu melihat sumber pembiayaan yang tersedia dan dampaknya terhadap anggaran pendidikan tinggi secara keseluruhan.