Sprindik Penetapan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka KPK Beredar, PDIP: Belum Terima Kabar

AKURAT JAKARTA -  Baru-baru ini dikabarkan, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap terhadap Komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) yang juga menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

Kabar ini pertama kali beredar usai menyebarnya dokumen surat perintah penyidikan atau sprindik tentang penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

Dalam Sprindik yang tertuang pada Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, didasari atas laporan Pengembangan Penyelidikan tertanggal 18 Desember 2024.

Menyebutkan bahwa gelar perkara kepada tersangka Hasto dilakukan pada Jumat (20/12) lalu.

Mengetahui bocornya kabar tersebut, Juru bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim justru mengaku belum menerima kabar apapun dari yang bersangkutan.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," kata Chico kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/12).

Senada dengan hal itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengutip dari ANTARA juga menegaskan akan melakukan cross check terhadap informasi yang beredar yang menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.

"Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis," katanya dikutip pada Selasa.

Juru Bicara PDIP: Ada Upaya Politisasi Hukum

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Chico menyebut adanya dugaan politisasi hukum terhadap PDI Perjuangan yang dilakukan secara kuat.

Ia juga menyebut bahwa dugaan penetapan Hasto sebagai tersangka kasus korupsi juga sudah beredar sejak lama.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk menersangkakan Sekjen sudah sejak lama," ujarnya ;agi.

Selain itu, dirinya menilai ada upaya untuk menenggelamkan PDIP namun upaya tersebut justru membuat kader PDIP semakin solid. 

 "Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," tandasnya.

Sebagai informasi, Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (*)