PSN di Tangerang Utara Gunakan Lahan Hutan Lindung Milik Pemerintah, Maesyal Rasyid Sebut Bakal Serap Tenaga Kerja

AKURAT JAKARTA - Calon Bupati (Cabup) Tangerang nomor urut 02 membantah pernyataan Cabup Tangerang nomor urut 03 Zulkarnain terkait proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah utara Kabupaten Tangerang menggunakan lahan warga.

Sebelumnya, Zulkarnain menyebut banyak lahan produktif seperti sawah dan tambak di wilayah utara yang ditimbun oleh pemerintah untuk digunakan dalam PSN tersebut.

Hal itu disampaikannya saat Debat Pertama Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang 2024 di Hotel Aston, Serang, Banten pada Sabtu (19/10/2024) malam. 

Baca Juga: Fokus Tuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup, Intan Nurul Hikmah Janji Kelola Sampah TPA Jatiwaringin dengan Teknologi

Namun, menurut Maesyal, berdasarkan peraturan yang berlaku, lokasi yang jadi lokus untuk PSN, termasuk di wilayah utara Kabupaten Tangerang itu bukan merupakan tanah milik warga maupun adat.

"Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 6 tahun 2024, itu lokasi yang menjadi lokus PSN adalah bukan warga masyarakat," ujar Maesyal kepada wartawan.

"Bukan punya milik adat, bukan punya wilik warga. Itu adalah hutan lindung di sana. Jadi ini harus diluruskan tadi. Tadi mungkin nggak fokus, sehingga berbeda persepsi," imbuhnya.

Baca Juga: Apresiasi Jasa Peran Para Santri, Maesyal Rasyid Janji Akan Lanjutkan Program Sanitren dan Pemberian Beasiswa

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak menggelontorkan satu rupiah pun kepada PSN, namun menjadi tanggung jawab pihak ketiga yaitu swasta.

"Maksudnya apa? Maksudnya adalah pihak swasta ingin turut serta menata membangun wilayah pesisir supaya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Bisa dinikmati oleh masyarakat kabupaten Tangerang," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan melalui PSN ini minimal dapat menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat kabupaten Tangerang. Serta mencegah abrasi yang terjadi saat ini di wilayah pesisir.

Baca Juga: Begini Tanggapan Maesyal Rasyid Terkait Fasos-Fasum di Kabupaten Tangerang

"Dan yang ketiga, wilayah kita akan tertata. Akan menjadi ikon, akan menjadi kebanggaan kita yang sebelumnya tidak dikelola dengan baik, nanti bisa ditata. Ini kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pengakuan untuk kabupaten Tangerang. Sebab, siapapun yang mau berinvestasi, pihaknya akan layani, baik di utara, selatan, maupun barat.

"Sepanjang peruntukannya jelas, sepanjang masyarakatnya itu juga memohon, sepanjang ketentuan yang berlaku itu, namanya lengkap, itulah yang kita layani. Tidak ada perbedaan pengakuan. Dan ada manfaat untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)