Komunitas Driver Online Jabodetabek Dukung Skema 20 Persen, Anggap Sistem Sudah Stabil

AKURAT JAKARTA – Wacana penurunan potongan komisi aplikator ojek dan taksi daring dari 20 persen menjadi 10 persen, yang mengemuka pasca aksi 177 di Monas, kini menuai penolakan dari belasan komunitas mitra pengemudi aktif di wilayah Jabodetabek.

Mereka menilai, skema komisi 20 persen yang saat ini berlaku masih dinilai layak, adil, dan memberikan keuntungan timbal balik yang proporsional bagi mitra maupun perusahaan aplikasi.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, para ketua komunitas menegaskan bahwa potongan komisi 20 persen bukan sekadar angka, melainkan bagian integral dari sistem keberlanjutan layanan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

Baca Juga: URC Bergerak, Suarakan Tiga Tuntutan Ojol kepada Pemerintah: Soal Perppu hingga Dukung Potongan 20 Persen

Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan tanpa kajian yang komprehensif justru berpotensi merusak fondasi yang sudah stabil dan menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Hadi Darsono, Ketua URC Bekasi Bersatu, menjelaskan bahwa selama ini para mitra pengemudi masih merasakan berbagai manfaat dari skema komisi yang berlaku.

Menurutnya, potongan 20 persen tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai fasilitas esensial seperti asuransi kecelakaan, layanan darurat 24 jam, pusat bantuan komunitas, serta pemeliharaan dan pengembangan teknologi aplikasi yang mendukung efisiensi kerja pengemudi.

Baca Juga: Wagub Rano Sebut Pasar Barito Bakal Ditutup Imbas Pembangunan 3 Taman ASEAN, Ini Alasannya

"Kami sadar bahwa sistem yang kami nikmati sekarang tidak berdiri sendiri. Potongan komisi itu kembali ke kami dalam bentuk perlindungan dan dukungan. Jika komisi dipaksa diturunkan drastis, siapa yang dapat menjamin semua fasilitas dan dukungan itu tetap tersedia?" ujar Hadi.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Indra Jaya, Ketua Driver Ojol Klender. Ia mengingatkan bahwa profesi sebagai pengemudi daring tidak hanya sebatas mengantar penumpang atau makanan, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi kelangsungan banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan platform digital.

"Layanan kami tidak berdiri sendiri. Mitra warung, restoran, hingga toko kelontong ikut hidup bersama kami. Apabila sistem ini diganggu, efeknya bisa seperti domino. Bukan hanya kami yang terdampak, tetapi seluruh pihak yang menggantungkan hidup pada ekosistem digital ini," tutur Indra.

Sementara itu, Ruli Gunawan, Ketua Komunitas Driver Online Grab, menyoroti vitalnya keberlanjutan inovasi teknologi dan fitur keamanan yang selama ini menjadi penunjang keseharian para pengemudi.

Dia menyebut bahwa potongan 20 persen merupakan bagian dari investasi berkelanjutan agar platform tetap aman, andal, dan kompetitif.

"Kami tidak ingin kembali ke masa sebelum adanya aplikasi. Sekarang kami memiliki fitur panic button, pelacakan real-time, bahkan akses edukasi dan bantuan hukum. Semua itu ada karena sistem ini dibiayai dari komisi. Apabila dipangkas setengahnya, bagaimana Grab atau aplikator lain dapat bertahan dan terus melindungi kami?" tanyanya.

Dukungan terhadap skema komisi 20 persen juga datang dari perwakilan mitra perempuan. Siti Chodidjah, Ketua salah satu komunitas pengemudi wanita Jakarta Timur, menyatakan bahwa struktur komisi yang sehat menjadi penopang keberlanjutan profesi, termasuk bagi para perempuan yang mengandalkan penghasilan dari platform daring.

"Sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, saya membutuhkan sistem yang stabil. Komisi 20 persen itu bukan beban, karena kami memahami manfaatnya. Kami berharap pemerintah mendengarkan suara kami yang aktif bekerja di lapangan, bukan dari pihak yang hanya berbicara namun sudah lama tidak merasakan langsung kondisi di jalan," tegas Siti.

Chris, Ketua Komunitas Driver Online Shelter Grab MBH, menambahkan bahwa perubahan mendadak dalam struktur pendapatan dapat berdampak serius terhadap psikologi kerja mitra di lapangan. Ia menekankan bahwa mitra lebih membutuhkan kepastian kerja daripada kebijakan populis yang justru berpotensi mengganggu ekosistem.

"Jika sistem promo hilang, bonus dikurangi, atau bantuan darurat dihentikan karena aplikasi kekurangan anggaran, siapa yang akan dirugikan? Tentu saja kami. Oleh karena itu, mohon jangan mengambil keputusan hanya karena tekanan politik sesaat," ujar Chris. (*)