Wakil Ketua DPRD Depok Setuju Tinjau Ulang Tunjangan Perumahan Dewan

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan Yuni Indriany mendukung rencana evaluasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota dewan.

Menurut Yuni, DPRD pada prinsipnya terbuka terhadap setiap masukan, termasuk mengenai tunjangan yang selama ini diterima. 

Dia menegaskan bahwa aturan tersebut dibuat berdasarkan regulasi yang sah dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Tunjangan Perumahan DPRD DKI Tuai Sorotan Publik, Nilainya Capai Rp 78 Juta Per Bulan, Sudah Sejak Era Anies

“Kami di DPRD pada prinsipnya sangat terbuka terhadap evaluasi, termasuk mengenai tunjangan perumahan. Perlu dipahami, tunjangan tersebut diatur berdasarkan regulasi yang sah,” ujar Yuni kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Meski demikian, Yuni menekankan bahwa jika memang ada aspirasi masyarakat agar besaran atau mekanisme tunjangan ditinjau kembali, pihaknya siap duduk bersama pemerintah kota untuk membahasnya.

“Jika memang ada aspirasi masyarakat agar besaran atau mekanismenya ditinjau kembali, tentu kami siap melakukan evaluasi bersama pemerintah kota,” katanya.

Baca Juga: Wabup Intan Serahkan Hasil Program Bedah Rumah Guru Ngaji di Solear, Dilengkapi Alat Rumah Tangga Seperti Kasur, Kipas Angin hingga Rice Cooker

Lebih lanjut, Yuni menegaskan DPRD tidak alergi terhadap kritik. Ia juga memastikan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh langkah evaluasi agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar sesuai kebutuhan, transparan, dan proporsional.

“Intinya, DPRD tidak anti kritik. Anggota Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung penuh dan ingin memastikan setiap anggaran benar-benar proporsional, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya menegaskan.

Pernyataan Yuni disampaikan menanggapi rencana Wali Kota Depok, Supian Suri, yang akan mengevaluasi Perwal Nomor 97 Tahun 2021 terkait tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Depok. (*)