Peneliti IPPI Sebut Pemilihan Dekan UI Sulit Diintervensi

AKURAT ‎JAKARTA - Peneliti Indonesian Politic and Policy Institute (IPPI), Yama Sumbodo menilai bahwa narasi mengenai adanya kepentingan pragmatis di tubuh Universitas Indonesia, terlalu simplistis dan tidak mencerminkan realitas di dalam kampus.
‎
‎Menurutnya, UI justru berada pada fase penguatan integritas dan independensi kelembagaan, "terutama di bawah kepemimpinan Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah," ujar alumnus doktor Universitas Padjadjaran itu.
‎
‎Yama menjelaskan bahwa penggunaan metafora “UI sebagai miniatur negara” memang menarik secara wacana, tetapi tidak otomatis menjadi dasar untuk menuduh adanya kepentingan pragmatis yang tidak sehat.

Baca Juga: Aksi Heroik Aiptu Sarim Viral, Polisi Purwakarta Sigap Bantu Ibu Melahirkan di Pinggir Jalan
‎
‎Menurutnya, jika UI diposisikan sebagai miniatur negara, maka penilaian terhadapnya harus menggunakan standar negara yang baik—yakni ekosistem yang akuntabel, sistem yang bekerja, dan kepemimpinan yang menjaga integritas.
‎
‎“Dalam konteks itu, Rektor UI justru menunjukkan gaya kepemimpinan yang independen dan jauh dari kepentingan partisan,” tegas Praktisi Komunikasi Publik tersebut.
‎
‎Ia menilai tudingan soal kepentingan pragmatis sering muncul tanpa data dan cenderung dibangun berdasarkan asumsi.

Baca Juga: Bapemperda DKI Hapus Pasal KTR Larangan Jual Rokok Dekat Sekolah, Keputusan Akhir di Kemendagri
‎
‎Padahal, langkah-langkah reformasi tata kelola kampus yang dilakukan pada masa Prof. Heri sangat terbuka dan terukur: mulai dari penyempurnaan regulasi akademik, peningkatan transparansi, hingga penguatan kemitraan riset internasional.
‎
‎“Rektor UI tidak membawa agenda politik. Beliau tidak mengejar kepentingan kelompok mana pun. Kinerjanya berbicara sendiri,” ujar Yama.
‎
‎Yama juga menegaskan bahwa dinamika organisasi mahasiswa—termasuk di tubuh BEM—tidak boleh dipahami sebagai tanda adanya kepentingan pragmatis di kampus.
‎
‎Ia menerangkan bahwa aktivitas mahasiswa merupakan ruang latihan demokrasi dan kebebasan akademik. Justru keterbukaan itu merupakan ciri kampus modern, bukan gejala penyakit politik.
‎
‎“Dalam tradisi universitas-universitas terkemuka dunia, dinamika mahasiswa adalah bagian dari pembelajaran. UI berada pada arah yang sama,” tambahnya.
‎
‎Lebih jauh, Yama menyoroti integritas Prof. Heri Hermansyah yang tercermin dari pesatnya lompatan UI di tingkat global. Mulai dari kolaborasi dengan universitas top dunia, peningkatan posisi UI dalam jaringan akademik internasional, hingga penguatan riset strategis.
‎
‎Menurut Yama, pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa UI dipimpin oleh figur yang profesional dan independen, bukan seseorang yang tersandera kepentingan pragmatis.
‎
‎“Seorang pemimpin yang punya motif pragmatis tidak akan mendorong kampusnya ke gelanggang internasional. Transparansi global menuntut integritas tinggi,” ujarnya.
‎
‎Ia menilai publik perlu berhati-hati dalam menilai UI. Generalisasi yang tidak berbasis data berpotensi mencoreng nama institusi yang sedang membangun akuntabilitas.
‎
‎“Rektor UI bekerja melindungi marwah kampus dan memastikan independensi akademik tetap terjaga. Itu hal yang seharusnya diapresiasi,” kata Yama.
‎
‎Di akhir, Yama mengajak civitas akademika dan publik luas untuk mendukung upaya pembenahan tata kelola kampus. Kritik boleh saja muncul, tetapi harus berbasis bukti dan analisis yang kuat.
‎
‎“UI adalah institusi akademik besar. Menilainya hanya dari satu sisi adalah langkah keliru. Kampus ini sedang bergerak maju, dan integritas pemimpinnya menjadi fondasi utamanya,” tutupnya. (*)
‎