Waspada Marak Beras Fortifikasi Palsu, Satgas Pangan Usut Oknum Produsen

AKURAT JAKARTA – Pemerintah menyoroti peredaran beras fortifikasi palsu yang berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 89 triliun.
Temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap 25 merek beras yang dijual di atas harga wajar tetapi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025) terkait mutu kandungan gizi.
"Masyarakat sebagai konsumen harus kita lindungi sedini mungkin, bukan hanya dari aspek ketersediaan pangan, tetapi juga kualitasnya," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M. Qodari menegaskan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Qodari menyayangkan tindakan spekulan yang memalsukan produk beras bernutrisi tinggi tersebut, padahal komoditas ini dikhususkan bagi kelompok rentan seperti balita stunting, ibu hamil, dan masyarakat kurang mampu.
"Ini namanya celaka dua kali. Sudah membeli dengan harga mahal, tetapi manfaat gizinya tidak diperoleh. Pemalsuan ini berdampak langsung pada upaya penanganan gizi buruk nasional," tegasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah memerintahkan penarikan seluruh 25 merek beras bermasalah dari pasaran serta mencabut izin edar produsen terkait.
Adapun merek yang ditindak di antaranya berinisial WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, hingga CMS.
Guna memberikan efek jera, kasus ini resmi diserahkan kepada Satgas Pangan Polri dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk diproses secara pidana.
Melalui penindakan tegas serta transparansi informasi publik ini, Bakom RI berharap masyarakat makin kritis dan teliti dalam memilih produk pangan berlabel gizi.
Pemerintah optimistis langkah pengawasan ketat yang melibatkan aparat penegak hukum ini dapat membersihkan pasar dari praktik curang produsen nakal.
Sekaligus menjamin keterjangkauan dan mutu pangan bergizi bagi penyembuhan stunting di seluruh Indonesia.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Mutasi Besar-Besaran Polda Metro Jaya: Kasat Reskrim, Kasat Lantas, hingga Belasan Kapolsek Resmi Diganti, Ini Daftarnya!
- 2Terbukti Terbitkan Polis Tanpa Izin, AIA Financial Dihukum Bayar Rp 15 Miliar Kepada Nasabah
- 3Truk Molen Rem Blong Tabrak Kerumunan di Bekasi: 6 Tewas, 6 Luka-luka, Ini Daftar Nama Korban
- 4Disdik DKI Minta Maaf Pencairan KJMU Tahap II 2026 Mundur, Kapan Jadinya? Cek di Sini!
- 5Sudaryono Kembali Diusung Jadi Ketua Umum APPSI, Munas Digelar November 2026
- 6Peresmian Kampung Al-Qur'an di Mauk: Bupati Maesyal Harapkan Generasi Muda Tangerang Berakhlak Mulia Siap Hadapi Tantangan Zaman
- 7Munas X HWK 2026 Mulai Digelar, Bahas Penguatan Peran Politik Perempuan di Era Perkembangan Digital dan AI
- 8Klasemen Rookie Moto3 2026: Veda Ega Raih Posisi Kedua Setelah Sabet Runner-up di Malaysia
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!

