Menperin Sebut Roadmap Industri Hasil Tembakau Dibutuhkan untuk Beri Kepastian Usaha

AKURAT JAKARTA – Menteri Perindustrian RI, Muhammad Sarmuji, menilai penyusunan peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau (IHT) diperlukan untuk memberikan kepastian usaha di tengah tekanan regulasi dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Sarmuji menegaskan, pemerintah perlu melindungi keberlangsungan industri tembakau legal agar mampu bertahan dan berkembang.

Menurutnya, rokok ilegal menjadi persoalan serius yang menekan pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan.

Baca Juga: Wahyu Hidayat Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Jakut, Ahmed Zaki Harap Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Kelurahan

"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," kata Sarmuji dalam wawancara di Manufacture Check, awal pekan lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian Perindustrian tidak hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan industri manufaktur nasional, termasuk IHT.

Menurut Sarmuji, penyusunan roadmap perlu mempertimbangkan tahapan dan arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh untuk menjaga keberlangsungan industri.

"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ujarnya.

Upaya tersebut sejalan dengan target pemerintah meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 20 persen pada 2027.

Ekosistem pertembakauan juga menjadi sumber penghidupan sekitar 6 juta orang, mulai dari petani tembakau dan cengkih, pekerja pabrik, hingga sektor ritel.

Di sisi hulu, Ketua DPC Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sumedang, Otong Supendi, menilai kepastian regulasi penting untuk menjaga keberlangsungan IHT dan penyerapan hasil panen petani.

Ia menyoroti rancangan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, termasuk pembatasan kadar nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok, serta pelarangan bahan tambahan.

"IHT saat ini sangat terdampak oleh rancangan aturan turunan PP 28/2024 seperti pembatasan nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok, pelarangan bahan tambahan, juga rokok ilegal yang merajalela, ujungnya membuat serapan tembakau petani menurun," kata Otong.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani yang menggantungkan pendapatan pada industri tembakau.

"Kami mohon, jangan sampai ada kebijakan yang merugikan. Karena kalau industrinya tergerus, mau dikemanakan hasil kami petani tembakau ini?" ujarnya.

Otong menyebutkan, Jawa Barat memiliki luas lahan tanam tembakau sekitar 11.000 hektare. Kabupaten Sumedang menyumbang sekitar 2.500 hektare dengan produksi tahunan mencapai 21.000 ton.

Dengan luas tersebut, Sumedang menjadi daerah dengan lahan tembakau terluas kedua di Jawa Barat.

Penolakan terhadap usulan pembatasan kadar nikotin dan tar juga disuarakan sekitar 300 hingga 500 petani tembakau melalui aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Juli lalu.

Para petani menilai usulan tim kajian Kemenko PMK tersebut tidak sejalan dengan karakteristik alami komoditas tembakau dalam negeri. (*)