Pengamat Tagih Hasil Nyata Pengawasan Pasar Modal, Ingatkan Jangan Bersifat Reaktif

AKURAT JAKARTA - Sejumlah upaya tata kelola strategis perlu dilakukan untuk menciptakan sektor pasar modal Indonesia yang aman dan baik sehingga investor terlindungi serta tercipta kepercayaan kuat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Makassar, Hafiz Elfiansya Parawu, Jumat (13/11/2026), menyorot kinerja OJK dan BEI sebagai pemangku kebijakan utama dalam tata kelola pasar modal Indonesia.

Menurut ia, kedua institusi tersebut sudah harus menerapkan kinerja berbasis hasil (outcome-based performance) sehingga ada tolak ukur realisasi, bukan hanya program kerja rutinitas.

Baca Juga: Danantara Gandeng Investor Global di New Asia Forum 2026, Targetkan Mobilisasi Investasi 30 Miliar Dolar AS

"Jadi (OJK dan BEI) bukan sekadar mengukur tingkat keberhasilan dari jumlah regulasi yang diterbitkan atau rutinitas kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Keberhasilan OJK dan BEI jangan cuma diukur dari pertumbuhan IHSG dan kapitalisasi pasar," kata Hafiz.

Hafiz menilai pengawasan pasar modal di Indonesia tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak potensi pelanggaran sejak dini.

"Langkahnya itu di antaranya terwujud transparansi kepemilikan saham, penguatan koordinasi dan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), penegak hukum, dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas," ujar Hafiz.

Kemudian, mengenai regulasi yang terkait dengan pasar modal di Tanah Air, saat ini paling utama dibutuhkan adalah reformasi pada kualitasnya. Bukan sekadar selalu menambah regulasi namun tidak berdampak pada perbaikan pengelolaan pasar modal Indonesia.

Hafiz menjelaskan, kualitas regulasi itu dapat diukur dengan munculnya perubahan perilaku pelaku pasar modal, menguatnya institusi pengawas, serta menjamin keadilan maupun kepercayaan investor.

Penataan lainnya, lanjut Hafiz, yaitu berpihak pada kepentingan investor dengan cara jaminan keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, maupun menghadirkan pengawasan berbasis teknologi.

Dikabarkan lembaga penyedia indeks saham dan data analisis global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), akan mengumumkan hasil final penilaian atas klasifikasi pasar modal Indonesia pada Juni tahun depan. Sebelumnya, MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Alasan yang dibangun oleh MSCI sebab menganggap dalam pasar bursa di Indonesia banyak terdapat persoalan transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi oleh orang dalam, maupun lemahnya penegakan regulasi. (*)