KPK Ungkap Dugaan Komisi Ilegal Vendor Proyek Dana Siap Pakai BNPB Terjadi Berulang

AKURAT JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian komisi ilegal atau kickback dari pihak vendor swasta kepada oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjadi secara berulang.

Praktik rasuah ini berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).

Dugaan tersebut didalami tim penyidik melalui pemeriksaan terhadap empat orang saksi pada Kamis (12/11/2026). Keempat saksi yang dimintai keterangan tersebut meliputi dua staf BNPB yakni Denisa Sartika dan Putri Nandina, mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi, serta seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Erry Prawisuda.

Baca Juga: Usut Korupsi Pita Cukai Triliunan, KPK Geledah 6 Perusahaan Terafiliasi Djarum di Kudus

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik tengah menelusuri sejumlah paket proyek yang digarap pihak swasta beserta rincian aliran dana yang diduga mengalir ke oknum internal BNPB.

"Pemberian kickback ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi sudah beberapa kali dilakukan pihak swasta kepada oknum di BNPB. Karena itu, penyidik masih mendalami dan menghitung secara presisi nilai proyek yang dikerjakan para pihak swasta beserta dugaan kickback-nya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hingga saat ini, KPK belum memerinci total nilai komisi ilegal yang diterima para oknum terkait karena proses penghitungan nilai kontrak proyek masih berjalan.

Selain aliran dana, penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan dalam mekanisme penunjukan langsung rekanan vendor pada penggunaan DSP BNPB.

Dua Klaster Perkara dan Lima Tersangka

Dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek penanganan bencana di BNPB ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster perkara:

Klaster Pertama (Dugaan Konflik Kepentingan): KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka terkait dugaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP.

Klaster Kedua (Dugaan Suap Pengadaan): KPK menjerat empat orang tersangka, yakni Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB), Gabriel Purwaka Sigit (Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), serta dua pihak swasta yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.(*)