Bawaslu Ungkap Tingkat Kerawanan Pilkada DKI Jakarta 2024 Tertinggi, Pj Gubernur Heru Budi Janji Akan Menganalisa Potensi Masalah

AKURAT JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa tingkat kerawanan Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 tertinggi di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membahasnya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi DKI Jakarta.

"Pasti dengan Forkompimda akan dianalisa kerawanan itu ya," kata Heru kepada pers di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024).

Baca Juga: KPAI Temukan Peserta PPDB SD di Jakarta Jalur Afirmasi Tak Diterima, Padahal dari Keluarga Tak Mampu, Begini Tanggapan Heru Budi

Diketahui, dalam PP No. 12 Tahun 2022, Forkompimda merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, salah satunya terkait penyelenggaraan pemilu.

Forkompimda terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan komandan TNI sesuai tingkatan di daerah.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan pihaknya tentu akan bekerja sama dengan pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk mengatasinya.

Sebelumnya, Bawaslu telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta soal potensi kerawanan Pilkada Jakarta 2024.

Bawaslu mengambil langkah tersebut setelah melakukan pemetaan dalam Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (Sipekapilu) yang menempatkan Jakarta di posisi pertama.

Kerawanan yang terjadi memenuhi empat dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.

Baca Juga: Rusunawa Marunda Mulai Direvitalisasi, Pemprov DKI Lakukan Proses Pengosongan dan Pendataan Aset Akibat Penjarahan

Tidak hanya itu, kerawanan tersebut juga telah dilihat dari sejarah Pilkada Jakarta tahun-tahun sebelumnya yang banyak masalah terkait berbagai unsur.

"Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots (akar rumput) yang kami lihat pada pilkada di Jakarta sebelum ini," jelas Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, awal bulan lalu. (*)