Heru Budi Klaim Tidak Ada Pemotongan Anggaran KJP Plus dan KJMU 2024, Sebut Justru Malah Bertambah

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memotong anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 2024.

Heru menjelaskan, bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 untuk KJP Plus dan KJMU justru mengalami penambahan.

"Perlu saya sampaikan KJP dan KJMU di 2024 Perubahan kita nambah loh, jadi tidak ada kalimat yang saya memotong," ujar Heru di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Baca Juga: Asyik, Hari Ini! KJP Plus Tahap I Gelombang 2 akan Cair Sore Ini, Disdik DKI: Mohon Maaf atas Keterlambatannya

Ia menjelaskan, Pemprov DKI hanya melakukan tata kelola administrasi dan data untuk dirapikan mengikuti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

"Saya tidak mengunci anggarannya tapi data P3KE dan DTKS berapa, kita sesuaikan. Maka dari itu APBD-P nambah kurang lebih 200 miliar ya," jelasnya.

Dengan itu, ia mengatakan Pemprov DKI telah konsisten peduli terhadap pendidikan masyarakat dengan bukti penambahan APBD-P 2024 untuk kedua bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut.

Baca Juga: Viral Tiongkok Gunakan Laser Warna-warni Untuk Buat Pengemudi Tidak Mengantuk di Jalan Tol Tapi Malah Bikin Bingung Warganya

"Buktinya, 2024 ditambah karena ada siswa baru masuk SD, masuk SMP dan ada juga namanya penduduk dinamis ya, kami sesuaikan," katanya.

Sebelumnya, Heru mengatakan terkait program KJP Plus ini tidak dilakukan pemotongan dan merapikan kembali agar tepat sasaran melalui pemeriksaan oleh lembaga keuangan terkait.

"KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan gak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," kata Heru di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Baca Juga: Inna Lillahi... Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem Hariadi Anwar Meninggal Dunia, Prosesi Pemakaman Dihadiri Pimpinan Dewan

Heru pun sempat mengatakan, terdapat berbagai macam kendala yang membuat data penyaluran bansos perlu disesuaikan dengan DTKS dan PPPKE. Pemprov DKI pun sudah berusaha mengatasinya.

"Namanya penduduk itu ada yang masuk Jakarta, ada yang keluar Jakarta, bahkan ada yang maaf, sudah wafat dan lainnya itu kita sesuaikan. DKI sudah pencocokan itu, PPPKE dan DTKS itu datanya sudah akurat," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024). (*)