Terkait Wacana Penghapusan Koridor 1 Transjakarta, Begini Tanggapan Pj Gubernur DKI Teguh Setyabudi

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, enggan menanggapi terkait rencana penghapusan atau penghentian rute Koridor 1 Transjakarta oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Teguh mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya belum memutuskan terkait kebijakan tersebut. Bahkan, ia mengaku kebijakan tersebut belum sampai kepadanya.

"Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu bahkan belum sampai ke meja saya juga," ujar Teguh di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Baca Juga: Sambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, Ini Rangkaian Kegiatan Gratis yang Digelar Pemprov DKI Jakarta

Teguh menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat pembahasan antar komisi DPRD DKI Jakarta dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait .

"Jadi itu kalau nggak salah pada waktu pembahasan yang sifatnya masih pembahasan antara DPRD dengan OPD-OPD. Jadi belum sampai pada sifatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kita," katanya.

"Paling tidak saya sebagai Pj Gubernur katakanlah nota dinas resmi belum ada. Jadi kami sementara tidak mengomentari dulu," sambungnya.

Teguh juga mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait kebijakan ini. Mengingat kebijakan ini baru akan mereka bahas.

"Ya itu nanti kami bahas lebih lanjut ya secara ibaratnya seperti naskah akademis yang masuk aja belum sebelum bisa mencermati lebih jauh," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, tidak ada penghapusan layanan Transjakarta pada koridor 1 dan 2 setelah pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2A selesai.

Baca Juga: Suka Nonton Film Drama Thailand? Dua Aktor Idola, Sea dan Pond, Akan Gelar Fan Meeting di Jakarta pada Februari 2025, Segini Harga Tiketnya!

Syafrin menjelaskan, setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai sekitar tahun 2029, akan ada penyesuaian rute atau rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik.

Sebelumnya, ia mengatakan Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO).

Dengan itu, pihaknya bakal melakukan penyesuaian rute pada koridor Transjakarta yang berhimpitan atau bersinggungan langsung dengan jalur MRT.

"Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute," kata Syafrin. (*)