Dukung Tiket Masuk TMII Gratis untuk Penerima KJP Plus, Fraksi Golkar Farah Savira: Mereka Berhak dapat Edukasi Wisata

AKURAT JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Farah Savira mendukung kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk menggratiskan tiket masuk TMII.

Farah mengatakan, penerima KJP Plus tidak hanya berhak mendapatkan ilmu pengetahuan lewat pendidikan formal saja, namun juga mendapat pendidikan informal lewat edukasi wisata di TMII.

"Kita melihat bahwa siswa-siswi penerima KJP Plus juga berhak mendapatkan ilmu serta wawasan lebih hanya sekedar dari pendidikan formal, tapi juga dari pendidikan informal seperti tempat wisata edukasi atau edukatif seperti TMII," ujar Farah kepada Akurat Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Baca Juga: Atasi Bau Tak Sedap RDF Plant Rorotan, Ketua Fraksi Golkar DKI Judistira Minta Tinggikan Cerobong Asapnya

Melalui penggratisan ini, ia mengatakan, tidak hanya sekedar anak-anak penerima KJP Plus yang ke TMII, pasti orang tua, keluarga, sanak-saudaranya pun bisa menikmati fasilitas berbayar tapi tidak dibebankan biaya untuk anak-anak para penerima KJP Plus ini.

Selain itu, terkait dengan penggratisan ini, pihak Pemprov DKI Jakarta juga perlu evaluasi dan tinjau bersama ke depan bisa digratiskan untuk beberapa tempat wisata di Jakarta.

"Beberapa tempat wisata seperti Ancol, Ragunan, Monas dan juga di Jakarta ada sekitar 85 museum yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun swasta," imbuhnya.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Sebut BUMD Harus Punya Program Unggulan untuk Keluar dari Zona Merah

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, pihaknya juga harus melihat dari sisi profit, karena kalau fokus kepada tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu juga harus diperhatikan dari keluarga penerima KJP Plus.

"Kita lihat misalkan apakah sasarannya ini tepat atau kita hanya fokus kepada anak-anak saja yang bisa mendapatkan gratis tapi orang tua, dewasa, sanak-saudara yang mungkin diatas usia 17 tahun itu harus bayar," katanya.

Ia juga mengatakan, pihak Pemprov harus melihat percontohan dari beberapa kota dan negara yang menerapkan hal-hal seperti itu.

Baca Juga: Politisi Golkar ini Dukung Aksi Gubernur Pramono yang Tinjau Banjir Pakai Helikopter, Tak Disangka Ternyata Ini Alasannya

"Misalkan ini kemarin kita juga bawa di forum rapat itu adalah salah satu contohnya museum modern art atau museum seni modern yang ada di San Francisco, California, Amerika Serikat," tuturnya.

"Itu menerapkan tiket gratis untuk usia 17 tahun ke bawah atau 18 tahun ke bawah ya itu masuk usia sekolah tapi untuk usia diatas tersebut," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, untuk siswa-siswi yang sedang berkuliah itu dikenakan biaya mungkin setengah dari yang normal baru.

Nantinya, untuk jenjang usia produktif setelah tidak punya ID card atau tidak punya student ID itu juga bisa di charge atau dikenakan biaya normal.

"Dan juga nanti mungkin untuk lansia yang di atas 65 tahun atau 70 tahun itu juga bisa dimurahkan atau diberikan diskon," katanya.

"Jadi sebenarnya subsidi ini juga harus diperhatikan dari segi biaya, dari segi profitability atau keuntungan juga tapi tidak mengurangi benefit yang didapatkan oleh siswa-siswi khususnya juga anak-anak yang sedang bersekolah," pungkasnya. (*)