Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Segera Dimulai, Gubernur Pramono Sebut Anggarannya Bisa Pakai BTT atau APBD Perubahan

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa terdapat 2 opsi untuk anggaran program sekolah swasta gratis yang dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Pram, sapaan akrabnya itu mengatakan, pihaknya akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 atau menunggu APBD Perubahan 2025.

"Bahwa apakah kemudian digunakan anggaran istilahnya apa? BTT atau menunggu adanya APBD perubahan? Jadi ada dua alternatif itu," ujar Pram di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Baca Juga: Tingkat Kepatuhan Tinggi, Tapi Masih Ada 4 Persen ASN DKI Enggan Naik Transportasi Umum di Hari Rabu, Pramono Anung: Kita Bina Serius atau Dibinasakan

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait dengan penggunaan anggaran ini, pihaknya akan sampaikan ke DPRD Jakarta setelah pelaksanaan uji coba program ini ke 40 sekolah selesai.

"Mengenai anggaranya nanti pasti akan kami sampaikan ke DPRD setelah uji coba itu dilakukan," terang Pram.

Selain itu, ia menjelaskan nantinya pelaksanaan program ini diperuntukkan untuk sekolah swasta yang berada di wilayah-wilayah yang padat penduduk dan cukup tertinggal.

"Jadi sekarang ini nanti hanya sekolah-sekolah swasta tertentu di daerah-daerah yang padat penduduk dan daerah yang mohon maaf dianggap sedikit tertinggal," tutur Pram.

"Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi prioritas kami untuk memperbaiki pendidikannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko menyebut beberapa kriteria dari 40 sekolah swasta yang masuk dalam uji coba program sekolah swasta gratis.

Sarjoko mengatakan, pihaknya bakal memprioritaskan untuk program sekolah swasta gratis ini ke sekolah-sekolah yang wilayahnya tidak ada sekolah negeri.

Baca Juga: Kami Lebih Pantas ke Final! Arteta Klaim Arsenal Tim Terbaik di Liga Champions

Selain itu, mereka juga memprioritaskan untuk sekolah swasta di wilayah yang daya tampung sekolah negerinya sangat sedikit.

"Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya," ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) lalu. (*)