Legislator Golkar Pantau Ketat Perbaikan RDF Rorotan yang Bakal Beroperasi Akhir Agustus

AKURAT JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menanggapi terkait pengoperasian kembali Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada 22 Agustus 2025 mendatang.

Judistira mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi terkait dengan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam RDF ini.

"Salah satunya RDF di Rorotan. Nah, kemarin kan ada beberapa catatan, saya kira dilakukan perbaikan-perbaikan, ya kita sedang lihat ini bagaimana upaya perbaikan itu bisa maksimal," ujar Judistira kepada Akurat Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga: Tak Semua Siswa Tertampung dalam PMB, Legislator Golkar Minta Disdik Kerja Sama dengan Kanwil Kemenag Bangun Sekolah

Ia menuturkan, pihaknya akan terus mengevaluasi kaitan dengan RDF. Sebab, ia menilai RDF termasuk yang di Rorotan ini sangat berguna untuk mengurangi sampah di Jakarta yang per hari mencapai 8 ton.

"Kalau yang di Rorotan, saya kira itu harus terus berjalan, karena memang mengurangi sampah, tapi apakah kemudian nanti secara maksimal itu nanti menjadi pilihan bagi pemerintah provinsi dan kami di DPRD DKI Jakarta nanti akan mengkaji itu," tuturnya.

Selain itu, Anggota Komisi D itu pun menyarankan agar kemungkinan perlu menambah tambahan lagi titik-titik tempat pengelolaan sampah.

Baca Juga: Marak Pemasangan Bendera One Piece, Legislator Golkar Alia Laksono Nilai Tak Perlu Anggap Serius

Terdapat opsi apakah nanti RDF di titik-titik berikutnya itu menjadi pilihan atau memang ada opsi-opsi pengelolaan sampah yang lebih berbasis teknologi dan lingkungan.

"Jadi ini yang sedang kita kaji di Komisi D, kaitan dengan pembangunan lingkungan hidup, nanti bersama-sama dengan jajaran pemerintah Provinsi ini dalam hal ini, dinas lingkungan hidup," pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa proses commissioning di Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara akan dilakukan secara bertahap saat dioperasikan tanggal 22 Agustus 2025 mendatang.

"Berdasarkan time frame, maka tanggal 22 Agustus seharusnya komisioningnya sudah bisa dilakukan. Dan komisioning itu tidak langsung dengan kapasitas yang penuh," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). (*)