Gubernur Pramono Ungkap Biaya Perbaikan JPO dan Lift di Senen-Polda Capai Rp20 M, Bakal Dikerjakan Kementrian PU

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa biaya untuk perbaikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan lift di Polda Metro Jaya dan Senen, Jakarta Pusat yang rusak imbas aksi demo mencapai Rp 20 miliar.

"Untuk dua JPO dan lift yang ada di Polda maupun di Senen ini diperkirakan angkanya kurang lebih Rp19 sampai dengan 20 miliar," ujar Pramono di Halte Jaga Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Selain itu, ia mengatakan bahwa untuk biaya perbaikan seluruh halte yang rusak tentunya dibiayai sepenuhnya oleh PT Transjakarta.

Baca Juga: Fraksi Golkar Minta PAM JAYA Tunda IPO, Fokus Utamakan Dulu ke Pelayanan Warga

Kemudian, terkait dengan perbaikan dua JPO dan lift, Pramono menyebut bahwa perbaikannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara untuk halte diperbaiki oleh pihaknya.

"Jadi PU mengerjakan menyangkut lift dan JPO, sedangkan halte dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta dan tentunya oleh Transjakarta," katanya.

Politikus PDIP itu pun berterima kasih kepada Kementerian PU atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki JPO dan halte tersebut.

Baca Juga: Prediksi Skor Zimbabwe vs Rwanda di Kualifikasi Piala Dunia 2026, 9 September 2025: Wasps Bidik Posisi Kedua

Nantinya mereka akan mulai mengerjakan perbaikan tersebut yang diperkirakan selesai pada bulan Desember 2025 mendatang.

"Mereka akan memulai mengerjakan ini dan mudah-mudahan selesai bulan Desember," sambungnya.

Sebagai informasi, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkap bahwa nilai kerugian akibat kerusakan fasilitas umum (fasum) oleh oknum massa aksi demo bertambah menjadi sekitar Rp80 miliar.

Kerugian ini bertambah sebab terdapat sejumlah infrastruktur dan dua Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang mengalami kerusakan serius.

"Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 (miliar), termasuk dua JPO tadi, sekarang menjadi Rp80 miliar," ujar Pramono usai melakukan pertemuan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025). (*)