PAM Jaya Diminta Fokus Ubah Status ke Perseroda Dahulu, Legislator Golkar: Jangan Buru-buru IPO

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, meminta PAM Jaya untuk menggencarkan sosialisasi kepada publik bahwa pihaknya tidak segera melakukan Initial Public Offering (IPO).
Dimaz menilai, seharusnya IPO dilakukan saat proses akhir setelah PAM Jaya berubah status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perseroan Daerah (Perseroda).
"Betul, ini mungkin minim sosialisasi karena memang tadi saya bilang juga teman-teman sampaikan juga jangan langsung teriak-teriak IPO dulu karena IPO itu proses ending pada saat nanti setelah Perseroda," ujar Dimaz kepada wartawan, dikutip Sabtu (13/9/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebetulnya masih banyak cara untuk menarik finansial bagi perusahaan selain IPO.
Namun, menurutnya, masih banyak cara lain untuk mencari finansial tersebut. Saat ini, pihaknya meminta agar PAM Jaya fokus terlebih dahulu pada perubahan statusnya.
"Sebenarnya banyak kok cara-cara menarik finansial untuk bisa mengembangkan perusahaan selain IPO. Ini IPO salah satu bentuk, bentuk cara supaya kita bisa menarik uang dari publik," kata Dimaz.
Baca Juga: Pembangunan Pasar Munjul Mangkrak Lebih dari 10 Tahun, Fraksi Golkar Minta Pemprov Segera Selesaikan
"Tapi masih banyak yang lain. Sekarang kita fokus dulu saja ke perubahan dari perumda ke Perseroda," imbuhnya.
Ketua Komisi C itu juga menuturkan, terkait dengan perubahan status Perumda ke Perseroda, perusahaan air minum lain di berbagai daerah juga sudah menerapkannya.
"Dan ini bukan yang pertama. Di beberapa daerah pun sudah berubah. Ada yang saya lihat di kota Bandung itu dari perumda juga. Jadi ini bukan barang baru," katanya.
Dengan itu, ia pun meminta kepada PAM Jaya untuk mensosialisasikan kepada publik bahwa perubahan status ini bukan diarahkan menuju komersil sepenuhnya.
"Sehingga ini harus dijelaskan kepada PAM Jaya bahwa ini bukan arahnya ke komersil full," harapnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT PAM Jaya, Arief Nasrudin, memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif imbas perubahan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perseroan Daerah (Perseroda).
"Dan saat ini juga tidak ada niatan dari perubahan hukum ini untuk kemudian jadi kemudian adanya kenaikan tarif itu tidak ada. Itu saya gak tau datangnya dari mana tetapi itu tidak benar gitu ya," ujar Arief. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Rayakan HUT ke-62, Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako Gratis Kepada Warga, Jakarta Pusat Jadi Prioritas
- 2Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo Depan Sekretariat Wapres, Desak DPR Segera Bertindak Makzulkan Gibran
- 3Kabar Gembira! Studi Kelayakan MRT Lebak Bulus-Serpong Hampir Rampung, Jalur Kademangan-Balaraja Menyusul
- 4Polemik Saham Supra Sekuritas, Pakar Imbau Publik Pegang Fakta dan Setop Spekulasi
- 5Raja Salman Gratiskan Umrah untuk 1.000 Orang, Indonesia Jadi Salah Satu Negara Penerima
- 619 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2026, Berikut Daftar Lengkapnya!
- 7PMB BSI Gelombang 1 Dibuka hingga 3 Desember 2026, Ada Kelas Karyawan Tiap Jumat dan Sabtu!
- 8Artis Jefri Nichol Ikut Demo Mahasiswa di Tugu Tani, Kritisi Program MBG, Kopdes Merah Putih hingga Karhutla
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!








