Dana Bagi Hasil dari Pusat untuk Jakarta Terancam Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono: Kita Tunggu Keputusan Kemenkeu!

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menanggapi terkait potensi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta sebesar Rp 15 triliun.
Dengan adanya pengurangan DBH tersebut, dari yang sebelumnya Rp 26 triliun sehingga tersisa hanya Rp 11 triliun.
Pramono mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebab, pengurangan DBH akan berdampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Pramono menegaskan, Pemprov Jakarta akan terus mempersiapkan diri untuk memperbaiki dan membangun Jakarta, meskipun nantinya terjadi pengurangan DBH.
"Jadi secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Pemprov Jakarta, tentunya dalam kondisi apapun, kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ia menuturkan, jika terdapat pengurangan DBH tersebut, maka pihaknya harus melakukan upaya inovasi dalam pembiayaan APBD Jakarta.
"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creatif financing yang dilakukan," tuturnya.
Terkait jumlah pengurangan, kata Pramono, pihaknya masih menunggu secara pasti berapa jumlahnya.
Politikus PDIP itu juga menegaskan, akan mempersiapkan arah prioritas pembangunan Jakarta, jika terjadi pengurangan DBH.
"Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu (Rp 15 triliun), kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Kami sedang menunggu itu," pungkasnya.
Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta berpotensi dikurangi Rp 15 triliun.
Pengurangan DBH tersebut berdasarkan informasi dari pemerintah pusat. Namun keputusannya belum final, karena masih menunggu diputuskan Presiden Prabowo.
Khoirudin menilai, pengurangan DBH tersebut akan berpengaruh pada postur APBD 2026, bisa merosot tajam dari Rp 95,3 triliun, sebagaimana tertuang dalam MoU KUA-PPAS. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Prediksi Skor Polandia vs Swedia di UNL, 18 November 2026: Misi Tuan Rumah Menghindari Degradasi
- 2Prediksi Skor Bosnia-Herzegovina vs Rumania di UNL, 18 November 2026: Duel Kontras di Bilino Polje
- 3Prediksi Skor Hungaria vs Irlandia Utara di UNL, 18 November 2026: Duel Penentuan Tiket Promosi ke League A
- 4Prediksi Skor Irlandia vs Kosovo di UNL, 18 November 2026: The Boys in Green Berburu Tiket Playoff Promosi
- 5Prediksi Skor Ukraina vs Georgia di UNL, 18 November 2026: Misi Bertahan di League B
- 6Prediksi Skor Israel vs Austria di UNL, 18 November 2026: Misi Berat Tuan Rumah Menghentikan Dominasi Austria
- 7Prediksi Skor Togo vs Aljazair di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Mampukah The Desert Foxes Amankan Tiket Putaran Final?
- 8Prediksi Skor Gambia vs Pantai Gading di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 17 November 2026: Misi Bangkit The Scorpions Hadapi The Elephants
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!






