18 Gubernur Protes Pemangkasan DBH oleh Kemenkeu, Kok Jakarta Terima dengan Ikhlas, Begini Kata Pramono

AKURAT JAKARTA - Sebanyak 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) 

Mereka memprotes kebijakan pemerintah pusat melalui Kemenkeu yang memangkas anggaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun sikap berbeda ditunjukkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia dengan ikhlas dan legowo menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Meski demikian, Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa memang pemangkasan DBH ini juga berat bagi Jakarta.

Baca Juga: Kampanyekan Program Tangerang Langit Biru, Bupati Maesyal Dorong Terciptanya Generasi Bersih dan Sehat

Dengan itu, dirinya tidak ingin menyalahkan siapapun dalam pemangkasan DBH ini, termasuk para gubernur yang memprotes tersebut.

"Jadi saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip Kamis (9/10/2025).

Ia mengatakan, sebetulnya tidak ada ruang lagi untuk para kepala daerah tersebut beragumen terkait pemangkasan DBH ini.

Namun, jika memang ada perubahan kembali terkait pemangkasan tersebut, maka itu tergantung dari keputusan Kemenkeu.

"Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan," katanya.

Baca Juga: Pemprov DKI Terima Bantuan Ambulans Listrik dari Yayasan LINE, Gubernur Pramono: Ini Pertama yang Kita Punya

Namun, lanjut Pramono, pihaknya akan mencari solusi pendanaan lain, misalnya alternative financing yang akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta.

"Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam yang selama ini belum terkelola secara baik, akan kami gunakan termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta Collaboration Fund ini akan menjadi lebih baik.
Tapi yang jelas semangat saya enggak berubah untuk membangun Jakarta," tukasnya.

Politikus PDIP itu juga menegaskan, pihaknya tidak akan mengurangi jumlah dana untuk bantuan sosial pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca Juga: Prediksi Skor Kepulauan Faroe vs Montenegro di Kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 Oktober 2025: Misi Balas Dendam Landslidid di Torsvollur

"Dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Termasuk untuk pemutihan ijasah," tandasnya. (*)