Komisi A DPRD DKI Dukung Penuh Pemekaran Kelurahan Kapuk, Inggard: Harus Masuk Prioritas Penganggaran

AKURAT JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengapresiasi langkah pemerintah provinsi Jakarta yang melakukan pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Inggard mengatakan, rencana pemekaran Kelurahan Kapuk tidak hanya soal pembentukan wilayah baru, namun harus masuk sebagai prioritas penganggaran. Dengan itu, hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.

"Nah ini kita akan ketat. Gimana ini menjadi anggaran prioritas yang harus memang kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat," kata Inggard dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga: Dana Bagi Hasil dari Pusat untuk Jakarta Terancam Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono: Kita Tunggu Keputusan Kemenkeu!

Inggard menuturkan, pemekaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan Pemprov DKI terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemekaran itu juga dinilai sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terutama di wilayah padat penduduk.

Menurut Inggard, kebijakan pemekaran akan memudahkan masyarakatmengakses pelayanan administrasi kependudukan. Termasuk layanan lainnya.

"Gubernur Bapak Pramono tetap tegas untuk berpihak kepada masyarakat," kata politikus Gerindra itu.

Inggard memastikan, rencana pemekaran Kelurahan Kapuk ini tidak akan memberatkan masyarakat dalam proses administrasi. Sebab, perhatian utama terkait identitas kependudukan.

Pemekaran itu, lanjutnya, justru dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Warga akan mendapatkan pelayanan lebih cepat, dekat, dan efisien.

Baca Juga: Pecah! Ribuan Penari Gandrung Bakal Tampil Massal di Pantai Boom Marina Banyuwangi, Berlangsung 3 Hari, Cek Tanggal dan Rangkaian Acaranya

"Iya dong pasti. Tadi kan pak gubernur sudah katakan bahwasanya dengan pemekaran ini masyarakat Kapuk tidak dibebani sepeser pun juga dengan masalah identitas dan lain-lain," tegas Inggard.

Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengapresiasi DPRD Jakarta, khususnya Komisi A yang mendukung penuh pemekaran Kelurahan Kapuk.

Dukungan legislatif, tutur Pramono, menjadi faktor penting agar proses pemekaran berjalan lancar dan tidak menimbulkan beban administratif bagi warga.

"Sehingga ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujar Pramono.

Diketahui, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (30/9/2025).

Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 850 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 23 September 2025.

Baca Juga: Dana Bagi Hasil dari Pusat untuk Jakarta Berkurang Rp 15 Triliun, Ketua DPRD DKI: Sangat Signifikan Perubahannya, APBD 2026 Bisa Merosot Tajam!

Melalui keputusan itu, Kelurahan Kapuk dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur. (*)