Imbas Dana Bagi Hasil dari Pusat Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono Bakal Lakukan Efisiensi Anggaran, KJP dan KJMU Dijamin Aman

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bakal melakukan efisiensi sejumlah anggaran, imbas Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas Rp 15 triliun.

Gubernur Pramono mengatakan, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran di beberapa bidang yang tidak menjadi prioritas utama, seperti perjalanan dinas hingga makan dan minum.

"Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: BRIN Pastikan Dentuman dan Bola Api di Cirebon Berasal dari Meteor Besar

"Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Jadi memang efisiensi akan dilakukan juga di Balai Kota," imbuhnya.

Ia menegaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pasti akan patuh, taat, dan mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat dalam hal DBH.

Meski sebetulnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sudah diketok Rp 95 triliun. 

Namun dengan adanya pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, APBD berubah menjadi Rp 79 triliun.

Untuk itu, harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangkan, salah satunya yaitu terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Dan saya sudah memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-otik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979," tutur Pramono.

Baca Juga: Peringatan HUT ke-80 TNI di Monas Selesai Kemarin, DLH DKI Berhasil Angkut 126,65 Ton Sampah

"Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," imbuhnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, Pemprov Jakarta akan berusaha melakukan efisiensi semaksimal mungkin. Karena anggaran yang biasanya cukup besar sekitar Rp 90 triliun lebih, kini harus berkurang menjadi Rp 79 triliun.

"Tahun ini sebenarnya Rp 95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," tukasnya. (*)