Gubernur Pramono Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Subsidi Pangan Sebesar Rp 300 Miliar dalam APBD 2026

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk subsidi pangan sebesar Rp300 miliar pada pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan sebesar Rp 15 triliun. Dengan itu, APBD 2026 pun ditetapkan senilai Rp 81,3 triliun.

Pengesahan APBD tersebut pun menuai penolakan dari 3 fraksi DPRD imbas adanya pemangkasan subsidi pangan.

Baca Juga: Prediksi Skor Andorra vs Albania di Kualifikasi Piala Dunia 2026, 14 November 2025: Misi Tim Tamu Amankan Tiket Playoff

Namun, Pramono memastikan bahwa tidak pemotongan anggaran subsidi pangan dalam APBD kali ini. Jika ada pun, maka akan ditetapkan dalam APBD Perubahan nanti.

"Tidak ada pemotongan untuk hal itu. Seperti disampaikan pak ketua (DPRD), kalau pun ada penyesuaian, akan dilakukan di APBD Perubahan," ujar Pramono usai Rapat Paripurna DPRD, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ia menilai, kekhawatiran terkait pemangkasan anggaran muncul karena perbedaan sudut pandang. "Nanti di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan diklarifikasi," jelas Pramono.

"Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan. Sehingga dengan begini, apa yang dikhawatirkan ada pemotongan, nggak ada pemotongan," sambungnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memastikan bahwa subsidi pangan murah tidak terdampak penyesuaian anggaran, sehingga tidak ada pemotongan dana Bansos.

“Untuk sepuluh bulan, Bansosnya aman. Nanti di anggaran perubahan akan kita tambahkan,” ujar Khoirudin.

Baca Juga: Masuk 50 Besar Pemda Berkinerja Baik dalam Penurunan Stunting, Pemkab Tangerang Dapat Penghargaan Insentif Fiskal Rp 7,2 Miliar

Ia menjelaskan, penyesuaian untuk kebutuhan subsidi pangan bulan selanjutnya akan dibahas kembali dalam rapat perubahan.

"Penyesuaian kebutuhan Desember akan diputuskan dalam rapat perubahan yang rencananya digelar Juli atau Agustus," katanya.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh program bantuan sosial dan subsidi pangan tetap aman dan erjalan sesuai perencanaan. (*)