DPRD DKI Khawatir Rencana Pengurangan Subsidi Pangan Murah, Soroti Klaim Daging dan Susu UHT Kurang Diminati

AKURAT JAKARTA – Rencana pengurangan subsidi pangan murah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memicu kekhawatiran dan perdebatan di kalangan dewan.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyoroti isu ini, khususnya mengenai adanya klaim bahwa dua komoditas utama, yaitu daging dan susu UHT, disebut kurang diminati oleh masyarakat.

Menurut Lukmanul, isu mengenai komoditas pangan murah yang tidak diminati masyarakat sempat ia sampaikan dalam Rapat Paripurna.

Baca Juga: Legislator Golkar Dorong Pemprov DKI Manfaatkan Pertumbuhan Tertinggi Sektor Akomodasi dan Kuliner

Meskipun pihak Pemprov DKI membantahnya, ia tetap mengaku concern terhadap rencana pengurangan subsidi pangan murah ini, yang mana tujuan awalnya adalah untuk meminimalisir stunting di Jakarta.

"Kami memang concern soal rencana pengurangan subsidi pangan murah. Tujuan pemerintah DKI memberikan subsidi ini adalah untuk meminimalisir stunting," ujar Lukmanul kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

Lukmanul membantah informasi yang menyebut daging dan susu UHT kurang diminati. Ia mempertanyakan sumber data yang tidak jelas yang digunakan untuk membuat klaim tersebut.

Baca Juga: RSUI Melonjak 91 Peringkat Dunia, Lompatan Besar di Bawah Kepemimpinan Rektor UI Prof Heri

"Namun muncul data—yang sumbernya tidak jelas—bahwa ada dua komoditas, yaitu daging dan susu UHT, yang disebut kurang diminati," ujar Lukmanul.

"Setelah kami cek langsung di lapangan, informasi itu keliru. Justru dua komoditas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya penerima KJP dan peserta program pangan murah," imbuhnya.

Meskipun Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dalam Rapat Paripurna telah menyatakan bahwa tidak ada pemotongan dan program subsidi pangan murah akan tetap berlangsung seperti biasa, Lukmanul masih menunggu kejelasan dan validasi resmi.

"Kemarin Pak Gubernur dalam paripurna menyatakan tidak ada pemotongan dan program tetap berlangsung seperti biasa. Tetapi saat ini kami masih menunggu validasi dari Kemendagri," jelasnya.

Lukmanul mengkhawatirkan mengenai mekanisme pengembalian anggaran subsidi pangan murah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia mempertanyakan forum resmi yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami juga mempertanyakan forum apa yang digunakan TAPD untuk memasukkan kembali anggaran tersebut ke APBD 2026. Kalau forumnya tidak ada, maka pemotongan tetap berjalan karena APBD sudah ditandatangani eksekutif dan legislatif," katanya.

Menurut Politikus PAN itu, jika anggaran tersebut memang sempat dihilangkan dan baru dimasukkan kembali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP), maka tetap terjadi pemotongan di awal.

"Jadi kalau dikatakan tidak ada pemotongan, menurut saya keliru. Kalaupun nanti dimasukkan di perubahan, itu berarti tetap ada pemotongan di awal," pungkasnya. (*)