Gaspol Awal 2026, Legislator Golkar Alia Laksono Perkuat Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah

AKURAT JAKARTA - Memasuki awal 2026, DPRD DKI Jakarta mulai menggulirkan rangkaian pertama bagian dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan kebijakan daerah berjalan efektif di tengah masyarakat.

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menjadi salah satu legislator yang turun langsung menemui warga untuk memberikan pemahaman terkait peraturan daerah yang berlaku.

Alia menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga ruang dialog untuk menangkap aspirasi, masukan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Baca Juga: Legislator Golkar Sardy Wahab Soroti Kualitas Aspal Jakarta yang Rentan Rusak di Musim Hujan

"Agenda peningkatan fungsi pengawasan terhadap produk hukum daerah ini semoga bermanfaat, bisa dirasakan untuk kebutuhan masyarakat. Dan nanti bisa kita bantu semaksimal yang saya bisa bantu ya, Bapak Ibu," ujar Alia dalam sesi pertemuan bersama warga, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, volume aspirasi masyarakat yang masuk cukup besar setiap bulan. Namun, sebagian besar berhasil direalisasikan melalui koordinasi lintas sektor.

"Mengingat setiap bulan kita mendapatkan puluhan proposal dan hampir semuanya kita realisasikan. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu," kata Wakil Ketua Komisi A itu.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Dukung Kolaborasi Pemprov DKI–YouTube, Beri Catatan Soal Efektivitas Program

Kegiatan Sosper perdana di tahun 2026 ini menjadi langkah awal DPRD dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat, membangun kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi aktif warga terhadap kebijakan daerah.

Sejumlah warga yang hadir juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Kehadiran anggota dewan secara langsung memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan mempercepat penyelesaian berbagai keluhan lapangan.

Keterlibatan legislatif sejak awal tahun dianggap penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah tepat sasaran. (*)